PARA demonstran yang menentang pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengalami tindakan represif yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kekerasan dalam demonstrasi kawal putusan MK itu berupa intimidasi hingga benturan fisik. “Terjadi di sejumlah daerah,” ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, J