RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) buatan pemerintah dinilai masih menyimpan banyak pasal bermasalah. Penolakan dari koalisi masyarakat sipil terhadap pasal-pasal bermasalah sejak 2019 hanya dijawab pemerintah dengan dialog publik. Hampir tak ada perubahan berarti terhadap pasal kontroversial.

Baca: Mengapa RKUHP Masih Membawa Semangat Kolonialisme

Kepada wartawan Tempo, Raymundus Rikang dan Egi Adyatama, di kantornya pada Kamis