Eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup macet meski telah berkekuatan hukum tetap. Tunggakannya mencapai Rp 20,29 triliun. Tidak hanya di Riau, tunggakan eksekusi terjadi di Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.