PERINGATAN disampaikan Ketua Komisi Perdesaan Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus dalam rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin, 15 Maret lalu. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta rekrutmen pendamping desa tak boleh didasari kebijakan politis. “Kalau politis, kinerja pendamping desa jeblok, nama PKB yang tidak baik,” kata Lasarus menceritakan