Menjelang pergantian Panglima TNI, dua calon kuat pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto diterpa berbagai kabar miring. Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono bermanuver mendapatkan dukungan.

Seorang wartawan di Pematangsiantar, Sumatera Utara, tewas setelah ditembak seorang pesuruh pemilik kafe. Ada isu pemerasan memakai berita.

Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terus berjatuhan. Pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama tiga pemimpin lembaga sebagai solusi sementara.

Dua Kepala Staf TNI bermanuver untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Keterpilihan Andika Perkasa dipengaruhi usia pensiun yang tinggal satu tahun. Yudo Margono terganjal peristiwa tenggelamnya Nanggala-402.

Dinyatakan tak lolos uji klinis, penelitian vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto terus berjalan meski menggunakan nama lain. Tentara Nasional Indonesia disebut-sebut terbelah menyikapi polemik vaksin Nusantara. Di Amerika Serikat, penelitian ini ditengarai juga bermasalah. Penelusuran Tempo menunjukkan sejumlah klaim Aivita, perusahaan pengembang metode dendritik, tak sesuai dengan kenyataan.

Pemerintah tak perlu lagi mengurusi riset vaksin Nusantara yang digagas bekas Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Semua klaimnya belum diuji secara klinis.

Album

Informasi pengukuhan guru besar dan tokoh meninggal selama sepekan.

Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.

PT Dirgantara Indonesia diduga mengalirkan fulus senilai Rp 178,98 miliar kepada puluhan jenderal dan perwira menengah di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta pejabat kementerian lain. Upeti disisihkan dari proyek pengadaan pesawat dan helikopter hingga pemeliharaannya yang digarap perusahaan penerbangan negara itu selama 2008-2016. Menggunakan rekanan fiktif, PT Dirgantara membungkus dana khusus itu sebagai “biaya pemasaran”.

Rangkuman berita sepekan.