Tom Lembong Tersangka

PENAHANAN Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kita terkejut. Sebagai orang awam, saya bingung mau percaya atau tidak pada tuduhan Kejaksaan Agung tersebut.

Kita semua tahu masih ada Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Raffi Ahmad (yang diduga kuat terlibat pencucian uang), Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Kaesang Pangarep, dan Jokowi yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan selama menjabat dan suka menggunakan uang negara untuk membayar buzzer demi memoles citra baik. Mengapa mereka tak diperiksa juga?

Sementara tokoh politik Indonesia masih sibuk saling sandera memakai hukum, Malaysia tahun depan siap mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Dengan pejabat berwatak korup di pemerintahan, mau ke mana Indonesia akan dibawa? Kami, rakyat Indonesia, gelisah terhadap keadaan negara ini yang dikuasai politikus-politikus dengan krisis integritas.

Hardi Yan
Tembilahan, Riau

Kabinet Merah Putih

PRESIDEN Prabowo Subianto mengawali kerja kabinetnya dengan kegiatan yang kreatif dan memiliki beberapa manfaat positif. Setidaknya ada tiga manfaat retret kabinet di Magelang, Jawa Tengah.

Pertama, memberikan “penataran” kepada anggota kabinet baru tentang tata kelola dan sistem kerja dalam dunia pemerintahan. Banyak anggota kabinet yang berasal dari unsur pengusaha dan partai politik, yang tentu kondisinya berbeda dengan sistem manajemen pemerintahan.

Kedua, kegiatan ini bisa menjadi momen awal menanamkan visi, misi, dan strategi presiden terpilih dalam membangun negara. Misalnya tentang swasembada pangan, swasembada energi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, perdesaan, dan politik luar negeri.

Ketiga, mengambil sisi baik dunia militer, bukan politik otoritarian yang antidemokrasi, melainkan segi positif kedisiplinan, cinta tanah air, dan jiwa korsa yang penuh kebersamaan serta kolaborasi antar-anggota kabinet.  

Dr Soen’an Hadi Poernomo
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Kabinet Prabowo Subianto

SEBAGAI rakyat, kita harus berprasangka baik kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan yang membengkak dalam Kabinet Merah Putih. Undang-undang memberikan ruang kepada presiden untuk mengangkat berapa pun jumlah pembantunya. Soal kualitas, sebaiknya kita tunggu kinerja mereka dalam membangun negeri. 

Dengan bertambahnya jumlah kementerian, Presiden menargetkan penyusunan organisasi selesai pada 31 Desember 2024. Yang menjadi pertanyaan, apakah menteri bisa langsung bekerja? Masalahnya tidak sederhana, karena harus diikuti dengan pengisian posisi dan penentuan orang yang tepat untuk jabatan-jabatan tersebut. Sebagai proses awal, harus segera ditetapkan sekretaris jenderal dan inspektur jenderal, diikuti dengan beberapa direktur jenderal, lalu pejabat eselon II dan yang setingkat, dan seterusnya.

Belum lagi alokasi kantor yang tidak mudah. Masalah kantor sepertinya masih akan terus berproses sepanjang 2025. Masalah lain yang tidak kalah rumitnya adalah penyediaan perumahan dan kendaraan untuk menteri dan semua pejabat kementerian yang berhak mendapatkannya.

Kita semua berharap, terutama kepada para menteri yang masih berjuang mempunyai kantor dan perlengkapannya, mereka berinisiatif dan berinovasi mengelola kementerian serta menunjukkan kinerja positif. Rakyat tidak ingin mendengar alasan mereka belum bisa maksimal bekerja karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Pembekalan yang diterima di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang dilanjutkan pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, merupakan modal dasar bagi semua anggota kabinet untuk bekerja keras. Pidato Prabowo Subianto di Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah pengambilan sumpah dan janji serta saat memimpin sidang kabinet paripurna pertama harus dicamkan dengan baik. Ini dapat menjadi peringatan atau semacam early warning.

Ada satu harapan rakyat yang sangat sederhana, yaitu jangan sampai ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang di semua kementerian dan badan.

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat