maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Main-main Bansos Jokowi

Bantuan sosial rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral. Menyelewengkan bansos adalah korupsi politik.

arsip tempo : 171839479725.

Main-main Bansos Jokowi. tempo : 171839479725.

BANTUAN sosial semestinya bertujuan mengurangi kemiskinan serta mendorong daya beli kelompok masyarakat paling rentan. Namun bantuan sosial menjelang pemilihan presiden rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, seperti yang kita lihat hari-hari ini, sebulan menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Presiden Joko Widodo makin giat menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap kali melakukan kunjungan kerja. Manuver Jokowi ini bisa berdampak pada elektabilitas Prabowo Subianto, yang menjadi calon presiden berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka

Dugaan penyelewengan itu terlihat, misalnya, saat Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten, pada awal Januari 2024. Tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo-Gibran. Di Banten, sigi Indikator Politik Indonesia terbaru menempatkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di urutan teratas dengan 36,2 persen suara, sementara Prabowo-Gibran 33,2 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 23,7 persen.

Di daerah lain, Jokowi juga menebar bansos. Pada Desember 2023, ia membagikan bantuan beras di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Pekalongan, Jawa Tengah; dan Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, ia memberikan beras kepada warga Gianyar, Bali. Pemberian bansos di Bali bahkan diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sekitar lokasi penyerahan bantuan.

Dengan mengesampingkan pandangan strukturalis yang melihat bansos mengekalkan kemiskinan, bantuan ini sebenarnya kebijakan yang bisa menahan laju pelambatan ekonomi. Ketika ekonomi melemah, sudah selayaknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial. Program ini efektif mendongkrak daya beli masyarakat yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Masalahnya, di tengah budaya klientelistik, bansos rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral. Penguasa yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi bisa dengan mudah menyamarkannya untuk memobilisasi pemilih agar mendukung kandidat tertentu. Sebagaimana temuan majalah ini, Jokowi dan Prabowo berhasrat memenangi Pemilu 2024 dalam satu ronde.

Apalagi penyaluran bansos tak melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Tri Rismaharini, politikus PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar-Mahfud. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jokowi juga mempercayakan penyaluran bansos di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang menyokong Prabowo.

Maka, dengan tali-temali itu, sulit mengesampingkan praduga gencarnya bantuan sosial yang penyalurannya diperpanjang hingga Juni 2024 tersebut—waktu pemilihan presiden jika memasuki ronde kedua—tak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Apalagi para politikus pendukung Prabowo yang menyalurkan bansos menyatakan secara terbuka bantuan itu adalah “bantuan presiden” atau “bansos Jokowi”.

Studi Centre for Strategic and International Studies mengungkap korelasi bansos terhadap elektabilitas calon presiden. Survei yang dirilis pada Desember 2023 itu menunjukkan Prabowo mendapatkan angka popularitas tertinggi, 36,6 persen, dari responden yang menerima bansos. Tapi angka ini tak terlalu jauh dibanding suara untuk Ganjar Pranowo sebesar 36,1 persen.

Efektivitas bansos sebagai pengerek elektabilitas terjadi untuk kandidat yang maju kembali untuk periode kedua. Di Brasil, program Bolsa Família mendongkrak perolehan suara Lula da Silva ketika ia terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelontorkan bantuan sosial hampir Rp 23 triliun menjelang Pemilu 2009.

Para pemilih juga perlu memahami dana bansos bukan dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Karena itu, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik.

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Main-main Bansos Jokowi"

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024

  • 19 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan