Starlink Elon Musk

RENCANA pemerintah mengizinkan satelit telekomunikasi Starlink beroperasi di Indonesia tidak semestinya mengorbankan kedaulatan regulasi dan bisnis sektor telekomunikasi. Perlu ada pengatur­an yang jelas agar kebijakan tersebut tidak mendatangkan mudarat bagi industri telekomunikasi Tanah Air.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan hak labuh (landing rights) kepada SpaceX, perusahaan miliarder Elon Musk, pemilik Starlink, yang bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) sejak 2022. Dengan izin tersebut, SpaceX bisa menjual kapasitas satelitnya, antara lain kepada Telkomsat, untuk memenuhi kebutuhan pita penerus jaring­an Internet dari backbone ke bagian pinggir (back­haul).

Starlink memang menawarkan teknologi canggih de­ngan harga murah. Satelit tersebut bisa menjangkau daerah pelosok, termasuk wilayah yang selama ini belum mendapat akses Internet dari penyedia layan­an yang ada.

Sebenarnya industri telekomunikasi Indonesia telah lama meng­gunakan satelit. Saat ini beroperasi satelit milik Telkom dan BRI serta beberapa lainnya. Satelit itu meng­hu­bungkan satu titik di satu daerah yang belum memiliki infra­struktur fiber optik dan stasiun pemancar (base transceiver station  atau BTS) dengan daerah lain. 

Starlink berbeda dengan satelit-satelit yang beroperasi di Indonesia sekarang. Starlink mengorbit di tiga level ketinggian yang rendah dibanding satelit yang beroperasi di Indonesia. Jum­lahnya pun lebih banyak dan bisa saja di atas langit Indonesia akan ada puluhan satelit Starlink.

Tentu dimensi teknologi satelit dengan jumlah yang banyak juga akan makin terbuka. Starlink, yang bisa berfungsi seperti BTS seluler, memiliki daya pancar jauh lebih luas sampai ke pedalaman, mengalahkan menara pemancar yang hanya menjangkau daerah dalam radius 2-3 kilometer. 

Walhasil, dari sisi teknologi dan kemudahan akses, Starlink akan mematikan bisnis satelit yang sudah ada. Jika hal ini terjadi, sama saja pemerintah membiarkan perusahaan yang telah berinvestasi puluhan tahun, dan taat pada regulasi, gulung tikar karena pemberian privilese tersebut.

Kekhawatiran itu bertambah karena tersiar kabar adanya per­mintaan Elon Musk agar Starlink bisa mengakses langsung konsumen tanpa melalui mitra lokal dengan iming-iming biaya murah. Kehadiran teknologi dengan harga murah tentu baik bagi konsumen. Tapi, sebagai regulator, pemerintah harus bijak menimbang mudarat yang akan muncul terhadap industri telekomunikasi. 

Baca liputannya:

• Lobi Berliku Mendatangkan Satelit Starlink ke Indonesia
• Skema Bisnis Starlink Elon Musk Menguasai Jaringan Internet
• Bujuk-Rayu Agar Tesla Mau Berinvestasi di Indonesia

Bukan hanya itu, monopoli Starlink juga mengan­dung risiko aspek keamanan. Mungkin saja ada penduduk di satu daerah yang bisa sangat leluasa mengakses Internet tanpa dikendalikan pemerintah. Ini bukan soal demokrasi, hak asasi, ataupun kesetaraan untuk memperoleh akses data, melainkan masalah manajemen risiko keamanan sebuah negara, yang bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi persoalan serius di kemudian hari.

Sudah selayaknya pemerintah mengkaji ulang pemberian hak istimewa bagi Starlink. Apalagi jika pemberian hak itu sekadar “pemanis” agar Elon Musk luluh dan bersedia membangun pabrik mobil listrik Tesla di Indonesia setelah bolak-balik pemerintah Indoensia menawarkannya. Barter itu akan menjadi harga yang tak sebanding de­ngan runtuhnya kedaulatan negara dalam mengatur sistem te­lekomunikasi dan kehancuran industri dalam negeri.