maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Cawe-Cawe Jokowi Menjauhkan Publik dari Proses Politik

Jokowi mendorong Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar masuk koalisi Prabowo Subianto. Menjauhkan publik dari proses politik.

arsip tempo : 171834265567.

Dalam Kendali Juragan dan Jokowi. tempo : 171834265567.

MANUVER para juragan partai dalam mendu­kung calon presiden makin menjauhkan Pemilihan Umum 2024 dari kepentingan orang ramai. Presiden Joko Widodo memperburuk­nya dengan cawe-cawe dalam pemben­tuk­an koalisi partai politik untuk mendukung calon yang ia sokong.

Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar resmi men­de­klarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 pada 13 Agustus lalu. Deklarasi itu menam­bah jumlah partai pengusung Prabowo menjadi lima, setelah Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi Prabowo menguasai 254 kursi atau setara dengan 46,09 persen kursi parlemen—meninggalkan koalisi calon lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Sekilas tidak ada yang ganjil dari gerakan partai politik mengusung kandidat dalam pemilu. Kodrat partai politik me­mang meraih kekuasaan. Tapi, di tangan juragan partai, politik tak lagi soal gagasan dan ide yang melibatkan publik, semata proses kawin-mawin kandidat presiden dan wakilnya.

Jokowi menyangkal ia terlibat penyusunan koalisi partai politik. Namun temuan majalah ini menyebutkan Partai Golkar dan PAN mengumum­kan dukungan secara terbuka kepada Prabowo setelah ketua umum kedua partai mendapat “arahannya». Acara deklarasi dilakukan mendadak untuk menutup kemungkinan keduanya batal digandeng karena iming-iming koalisi lawan.

Sebelumnya, Golkar berancang-ancang masuk koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Upaya menarik Golkar ke koalisi Prabowo dianggap jitu karena PKB sempat mengancam akan keluar dari koalisi Prabowo jika Muhaimin Iskandar, ketua umumnya, tak jadi diusung sebagai calon wakil presiden.

Sebelum bergabung dengan koalisi Prabowo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto digoyang dari pelbagai penjuru. Jaksa memeriksanya dalam perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.

Di lingkungan partai, Airlangga hendak didongkel lewat mu­syawarah nasional luar biasa karena dianggap gagal memimpin Golkar. Dua anggota kabinet Jokowi—Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia—siap menggantikannya. Memutuskan mendukung Prabowo Subianto, posisi Airlangga menguat. Upaya mendongkelnya perlahan surut. Kasus hukumnya pun kini tak lagi disebut-sebut.

Dukungan Jokowi kepada Prabowo ditanggapi negatif oleh PDIP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara terbuka menyebut proyek lumbung pangan (food estate) yang digagas Jokowi dan dieksekusi Prabowo sebagai kejahatan lingkungan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo, tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah asal PDI Perjuangan se-Jawa Tengah.

Relasi Prabowo dengan Jokowi menjelang Pemilu 2024 tak lepas dari tukar-menu­kar kepentingan. Prabowo ingin mendapat manfaat elektoral dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang kini mencapai 82 persen. Adapun Jokowi mendapat sejumlah janji dari Prabowo, seperti peluang Gibran menjadi calon wakil presiden dan dibukanya opsi Jokowi memimpin Gerindra saat ia tak lagi menjabat presiden.

Politik, kata orang, memang “the art of possibility”. Karena itu, pendapat berbeda menyebutkan tak tertutup kemungkinan Jokowi akhirnya akan kembali mendukung Ganjar. Langkahnya menyokong Prabowo bisa jadi hanya manuver untuk memaksa PDIP membuka pintu lebih lebar bagi kepentingannya. Sebe­lumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak melibatkan Jokowi saat partai itu mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden.


Baca liputannya:


Gertakan Jokowi kepada PDIP itu belakangan meraih respons positif. Puan Maharani, putri Megawati, mengatakan menimbang Gibran sebagai calon wakil presiden PDIP jika Mahkamah Konstitusi menurunkan batas bawah usia calon wakil presiden—keputusan yang secara hukum membuka kesempatan kepada Gibran masuk bursa pemilihan.

Apa pun yang terjadi, publik cuma penonton. Kita hanya diperlukan di hari pencoblosan. Politik mempertontonkan dirinya semata sebagai proses siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Hari-hari ini, politik telah jadi milik juragan partai dan Jokowi.

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Dalam Kendali Juragan dan Jokowi"

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024

  • 19 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan