maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Biang Kisruh Pemilihan Rektor

Kisruh pemilihan rektor universitas negeri terus berulang. Buah politisasi dan komersialisasi kampus.

arsip tempo : 171166669663.

Biang Kisruh Pemilihan Rektor. tempo : 171166669663.

KISRUH pemilihan Rektor UNS atau Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, kembali menunjukkan bahwa komersialisasi dan politisasi bisa membahayakan otonomi serta demokrasi kampus. Alih-alih menjadi ajang seleksi pemimpin terbaik, pemilihan rektor malah menjadi arena memperbesar akses kepada sumber kekuasaan dan uang.

Sidang pleno Majelis Wali Amanah (MWA) UNS pada November 2022 memilih Sajidan sebagai rektor untuk periode 2023-2028. Sajidan meraih 12 suara, mengalahkan Hartono (11 suara) dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2 suara). Hartono, pesaing terberat Sajidan, disebut-sebut jagoan pemerintah pusat. Dalam aturan pemilihan rektor—diwakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—pemerintah pusat memiliki suara 35 persen dari pemegang hak pilih yang hadir. Faktanya, Sajidan yang memenangi pemilihan itu. Tapi urusan belum selesai sampai di situ.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membatalkan penetapan Sajidan sebagai rektor definitif. Tentu saja alasan resminya bukan karena Sajidan mengalahkan Hartono. Kementerian menganggap ada kecurangan dalam pemilihan orang nomor satu di UNS itu. Selain memperpanjang masa jabatan rektor lama, Menteri Nadiem membekukan Majelis Wali Amanah UNS. Perlawanan MWA, yang berencana menggugat keputusan menteri ke pengadilan tata usaha negara, membuat situasi makin runyam.

Tak hanya di UNS Solo, kekisruhan pemilihan rektor pernah terjadi di sejumlah kampus negeri lain. Meski pemicu dan polanya berbeda, akar masalahnya mirip-mirip: politisasi dan komersialisasi kampus yang salah kaprah.

Politisasi tak terhindarkan tatkala pemilihan rektor didominasi kepentingan kekuasaan. Dorongannya bisa datang dari dua arah. Dari pusat kekuasaan, lewat hak suara 35 persen, pemerintah kerap menyetir pemilihan rektor demi memenangkan calon yang “direstui”, meski tidak begitu diterima di lingkungan kampus. Dari arah sebaliknya, calon yang sangat berambisi menjadi rektor biasanya lebih gencar melakukan lobi-lobi “ke atas” ketimbang menggalang dukungan “akar rumput”.

Komersialisasi perguruan tinggi negeri juga membuat pemilihan rektor sering kisruh. Setelah kampus negeri diizinkan menggalang dana di luar anggaran negara, jabatan rektor kian menggiurkan. Selain menjanjikan gaji dan fasilitas “wah”, jabatan rektor bisa menjadi kesempatan untuk mendekat ke pelbagai sumber dana. Rektor bisa menjadi simpul dalam jual-beli kursi mahasiswa baru di jurusan favorit lewat jalur mandiri. Rektor pun bisa menjadi kunci dalam jual-beli gelar doktor atau profesor kehormatan. Maka godaan untuk menghalalkan segala cara dalam pemilihan rektor pun makin besar.

Untuk mengurai benang kusut itu, pemilihan rektor harus dikembalikan sebagai bagian dari otonomi dan demokrasi kampus. Hapuskan jatah 35 persen suara Kementerian Pendidikan dalam pemilihan rektor. Alih-alih mengintervensi hasil pemilihan dengan jatah suara gratisan, Kementerian Pendidikan lebih penting memastikan pemilihan rektor berlangsung jujur, transparan, dan partisipatif—dengan lebih melibatkan kalangan civitas academica.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 24 Maret 2024

  • 17 Maret 2024

  • 10 Maret 2024

  • 3 Maret 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan