maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Pertaruhan Gubernur Bank Sentral Dua Periode

Perry Warjiyo bakal kembali menjadi Gubernur Bank Indonesia. Mengembalikan independensi menjadi tantangan terbesar.

arsip tempo : 170848362164.

Pertaruhan Gubernur Bank Sentral Dua Periode . tempo : 170848362164.

MENJADI calon tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Perry Warjiyo hampir pasti menjabat Gubernur Bank Indonesia untuk kedua kali. Seharusnya ini menjadi momentum bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengembalikan tatanan ekonomi yang ideal setelah habis-habisan bermanuver di masa pagebluk Covid-19. 

Tapi pengangkatan kembali Perry Warjiyo mengingatkan kita pada pelbagai langkah yang ia lakukan pada periode pertama jabatannya. Di masa itu, bank sentral melahirkan kebijakan kontroversial, yaitu berbagi beban (burden sharing) anggaran dengan pemerintah. Dalam kebijakan ini, Bank Indonesia harus membeli obligasi negara di pasar perdana. Bagi bank sentral di seluruh dunia, membeli surat utang dengan kupon rendah di pasar perdana adalah hal tabu. Sebab, bank sentral seperti dipaksa mencetak uang demi membiayai belanja pemerintah. 

Melalui skema burden sharing, dalam tiga tahun terakhir pemerintah dan Bank Indonesia menggelontorkan anggaran Rp 1.104,85 triliun. Dana jumbo ini dipakai untuk menambal defisit anggaran yang menembus 6,1 persen pada 2020 serta 4,65 persen dari produk domestik bruto pada 2021. Angka itu jauh di atas batas 3 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Bagi pemerintah, skema emisi surat berharga yang langsung dibeli oleh bank sentral menguntungkan. Sebab, pemerintah bisa leluasa menentukan imbal hasil jauh di bawah kupon yang berlaku di pasar. Tapi lain cerita dengan Bank Indonesia. Selain harus mengeluarkan anggaran besar, bank sentral menghadapi banyak risiko, terutama hilangnya kepercayaan pelaku pasar keuangan. Jika sudah begini, ada risiko penurunan nilai tukar rupiah dan melambungnya imbal hasil obligasi, yang dampak buruknya bakal panjang.

Pemerintah dan Bank Indonesia mengklaim tahun ini kebijakan burden sharing akan berhenti. Tapi ada pertanyaan besar karena skema ini menjadi langgeng setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan aturan ini, pemerintah bisa kapan saja meminta Bank Indonesia kembali berbagi beban fiskal. 

Di sinilah Perry Warjiyo menghadapi pertaruhan besar. Sebagai gubernur bank sentral dua periode, dia menghadapi dua pilihan berat: mampu menjaga independensi otoritas moneter atau malah tunduk pada rencana pemerintah. Apalagi pemerintah makin ugal-ugalan menggelontorkan anggaran, dari membiayai pembangunan ibu kota baru, berbelanja senjata besar-besaran, hingga menambal modal perusahaan pelat merah yang menggarap proyek rugi. Bank Indonesia akan terus dihantui aturan burden sharing karena bakal dipaksa menanggung belanja tersebut, meski secara tak langsung.


Artikel:


Perry harus mampu menjawab pelbagai keraguan ini. Dia mesti bisa mengembalikan muruah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen. Sebab, bank sentral yang tunduk kepada pemerintah akan menjadi sentimen negatif bagi sistem perekonomian kita. 

Tugas Gubernur Bank Indonesia pun kian berat karena ia mesti melanjutkan berbagai rencana baru, seperti menerbitkan rupiah digital yang bakal mengubah sistem pembayaran ke arah yang baru. Beban lain yang tak boleh terabaikan adalah menjalankan peran rutin sebagai nakhoda kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman resesi global.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 18 Februari 2024

  • 11 Februari 2024

  • 4 Februari 2024

  • 28 Januari 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan