Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Solusi Palsu Krisis Iklim

Pemerintah mesti memperketat skema perdagangan karbon. Agar tidak menjadi greenwashing.

i Solusi Palsu Krisis Iklim
Presiden Joko Widodo di Glasgow, Skotlandia, 2 November 2021. REUTERS/Yves Herman
  • Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. .
  • Usaha penyerapan dan penghindaran emisi karbon akan mendapat insentif melalui harga per unit karbon.
  • Bisa terjerumus pada greenwashing tanpa kembali ke tujuan utama menurunkan secara radikal produksi emisi. .

PERATURAN Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon akhirnya terbit di ujung bulan lalu, sehari sebelum Presiden Joko Widodo bertolak ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-26 atau Conference of the Parties (COP26). Di Glasgow, Skotlandia, delegasi Indonesia memamerkan aturan perdagangan karbon itu sebagai instrumen berbasis pasar untuk menunjukkan komitmen serius Indonesia dalam mitigasi krisis iklim.

Dengan Perp

...

Silahkan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 36.000*/Bulan

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

Podcast, video dokumenter dan newsletter

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 2 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login


Reporter Tempo


NDC COP26 Krisis Iklim Perdagangan Karbon Penurunan Emisi

Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.