Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Buruk Menggantung Perkara R.J. Lino

Pengusutan dugaan korupsi pengadaan derek di Pelindo II pada 2010 mangkrak lebih dari lima tahun. KPK harus segera memperjelas nasib R.J. Lino.

i Buruk Menggantung Perkara R.J. Lino
Buruk Menggantung Perkara R.J. Lino

LIMA tahun sudah Richard Joost Lino menyandang status tersangka tanpa duduk perkara yang jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi tak kunjung menaikkan perkara ke penuntutan ataupun menghentikan penyidikan atas bekas Direktur Utama PT Pelindo II itu.

Kasus Lino menambah contoh buruk penegakan hukum di negeri ini. Lino seharusnya tidak menjadi tersangka “seumur hidup”, dengan segala beban dan stigmanya. Selama belum diadili, Lino tak akan ketahuan bersalah atau tidak. Lino merupakan korban ketidakpastian hukum.

KPK menetapkan Lino sebagai tersangka pada Desember 2015, di ujung kepemimpinan Taufiequrachman Ruki sebagai ketua sementara selepas kriminalisasi polisi atas pimpinan KPK sebelumnya.


KPK menuduh Lino menyalahgunakan wewenang karena menunjuk perusahaan asal Cina, Wuxi HuaDong Heavy Machinery, dalam pengadaan tiga unit quay container crane pada 2010. Namun KPK tak pernah menyebutkan berapa kerugian negara dalam kasus ini serta tak mengungkap ada-tidaknya aliran suap untuk Lino.

162122203223

Di era kepemimpinan Agus Rahardjo, KPK sempat meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara. Namun, sampai Agus berhenti, BPK belum merampungkan penghitungan. Pimpinan KPK pun sempat bertandang ke Cina untuk menghimpun informasi. Tapi hasilnya nihil. Kasus Lino lalu jalan di tempat.

Mangkrak di tangan penyidik, kasus Lino menjadi bola liar di ranah politik. Presiden Joko Widodo dan politikus Dewan Perwakilan Rakyat menjadikan kasus ini sebagai peluru ketika merevisi undang-undang untuk melemahkan KPK. Mereka berdalih, perlu Dewan Pengawas yang kuat agar KPK tak semena-mena.

Semua itu hanya retorika manipulatif para politikus begundal. Setelah Undang-Undang KPK direvisi, kasus Lino tetap menggantung. Padahal, pada awal 2020, BPK menyatakan telah selesai menghitung kerugian negara. Kabarnya, BPK hanya menemukan kerugian negara kurang dari Rp 1 miliar. Bila itu benar, kasus Lino seharusnya tidak lagi ditangani KPK.

Lino pun dua kali menyurati Dewan Pengawas KPK untuk memohon perlindungan dan kepastian hukum serta penyelesaian status tersangkanya. Membalas surat Lino pada 13 November 2020, Dewan Pengawas hanya menyatakan penyidikan perkara crane masih berjalan di KPK.

Di tengah ketidakpastian perkara di KPK, Lino belakangan berurusan dengan Kejaksaan Agung. Jaksa mengusut perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal. Pengusutan ini pun tak kalah janggal. Semula, kejaksaan menelisik potensi kerugian negara dalam perpanjangan kontrak itu. Belakangan, penyidikan jaksa bergeser pada dugaan gratifikasi untuk anak dan istri Lino.

Pengusutan perkara yang berlarut-larut tak hanya merugikan Lino secara personal. Lebih serius, hal itu merupakan pelanggaran atas proses hukum yang adil dan benar (due process of law). Dalam proses hukum yang menghormati hak asasi manusia, seorang tersangka bukanlah obyek yang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Tersangka merupakan subyek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati.

Sebagai tersangka, Lino harus segera diadili secara terbuka dan adil, membela diri di depan hakim, serta mendapat kompensasi dan rehabilitasi bila terbukti tak bersalah.

Demi kepastian hukum dan keadilan, KPK harus segera melimpahkan perkara Lino ke pengadilan. Bila tak memiliki bukti yang cukup, KPK tak perlu malu menghentikan penyidikan perkara ini.


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=162122203223


Richard Joost Lino | RJ Lino PT Pelindo II

Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.