Editorial: Pengistimewaan BIN oleh Jokowi - Opini - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Status Istimewa Badan Intelijen

Presiden mengeluarkan BIN dari koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengistimewakan lembaga telik sandi itu.

i Status Istimewa Badan Intelijen
Status Istimewa Badan Intelijen

PRESIDEN Joko Widodo menempatkan Badan Intelijen Negara di posisi yang makin istimewa. Ia mengeluarkan BIN dari koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta menempatkan lembaga itu langsung di bawah kontrolnya. Keputusan ini membuat BIN seolah-olah lebih tinggi daripada kementerian dan lembaga lain.

Perubahan berlaku setelah terbit Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tertanggal 3 Juli 2020, yang mengatur nomenklatur baru Kementerian Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dari semula enam kementerian dan empat lembaga, kementerian yang kini dipimpin Mahfud Md. itu tinggal mengkoordinasi enam kementerian dan tiga lembaga—Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. BIN dikeluarkan dari daftar.

Dalam sistem presidensial, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan, TNI, Polri, dan BIN memang berada di bawah kekuasaan langsung presiden. Meski begitu, Undang-Undang Kementerian Negara juga mengatur adanya kementerian koordinator. Kementerian Mahfud mengkoordinasi antara lain politik, pertahanan, dan keamanan negara yang sangat berhubungan dengan intelijen. Mengeluarkan BIN dari koordinasi membuat alur informasi untuk keperluan ini bisa saja tidak lengkap.


Lebih dari itu, BIN kini menjadi seolah-olah teramat istimewa. Lembaga ini tak perlu lagi mengikuti garis koordinasi kementerian koordinator. Sebaliknya, Presiden bisa menggunakan BIN tanpa mekanisme crosscheck, termasuk untuk kepentingan politik praktis.

BIN selama ini sudah menjadi lembaga yang bergerak di luar tugas-tugas pokoknya. Di bawah Budi Gunawan, pensiunan jenderal polisi yang dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, BIN menyediakan mobil-mobil pengetes Covid-19 di berbagai daerah. Budi bahkan menjalankan tugas politik ketika berperan aktif mempertemukan Jokowi dengan bekas pesaingnya, Prabowo Subianto, selepas pemilihan presiden tahun lalu. Misi politik ini berhasil menarik Prabowo ke dalam gerbong pemerintahan Jokowi.

Kegiatan-kegiatan semacam itu tak sesuai dengan fungsi BIN menurut Undang-Undang Intelijen Negara, yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Personel BIN seharusnya hanya bertindak sebagai pengumpul dan pengolah informasi, bukan menjadi pelaksana kebijakan. Presiden semestinya mengembalikan fungsi BIN untuk menjalankan kerja-kerja senyap, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Menempatkan BIN pada posisi istimewa berpotensi menimbulkan kecemburuan lembaga lain. TNI, misalnya, akan menuntut bagian yang sama. Bukan kebetulan jika Presiden pun kini melibatkan tentara dalam penegakan protokol kesehatan. Visi demokrasi yang menjunjung supremasi sipil pada pemerintahan Jokowi pun makin kabur.

Presiden sepatutnya betul-betul menggunakan BIN hanya untuk politik negara. Ia pun harus memastikan lembaga itu tidak mengulang sejarah kelam masa lalu. Di masa lalu, BIN ditengarai terlibat dalam pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib pada September 2004. Intelijen negara semestinya bergerak untuk melindungi keamanan semua warga negara dan bukan memata-matai atau malah mencelakakannya.

Sayangnya, keputusan Presiden tentang BIN tidak menggambarkan kesadaran pada pentingnya checks and balances. Kita patut khawatir: sejarah gelap pada lembaga intelijen itu bisa saja berulang.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-26 00:28:46

Badan Intelijen Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB