Keblinger Omnibus Law
Sabtu, 14 Maret 2020
Menghalau partisipasi publik dalam penyusunan omnibus law adalah tindakan antidemokrasi. Tak ada alasan untuk meneruskan proyek mercusuar itu.
DI tengah ancaman virus corona, perang minyak, perang mata uang, serta macetnya permintaan dan penyediaan barang dan jasa di dunia, rencana membuat omnibus law sebaiknya dihentikan saja. Bukan sekadar kehilangan relevansi, aturan besar ini—menggabungkan lebih dari 1.000 peraturan di 79 undang-undang pelbagai sektor dalam 11 kluster—berpotensi menabrak aturan, penuh muslihat, dan dipaksakan pembentukannya.
Banyak ahli hukum sudah bica
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
