Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ide Serampangan Menteri Muhadjir

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melontarkan ide ”sekolah seharian”. Tanpa kajian, gagasan ini hanya bikin gaduh.

i

GANTI menteri ganti kebijakan, orang tua murid jadi korban. Celotehan yang akrab di masa lalu yang sebenarnya sudah reda ternyata muncul lagi, bahkan langsung bikin gaduh. Adalah Profesor Muhadjir Effendy biang keladinya. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Belum sebulan, Muhadjir sudah menjadi bulan-bulanan dengan ide ”sekolah seharian”. Ia layak mendapat Piagam Muri sebagai ”menteri tercepat membuat gaduh”.

Alasan Muhadjir untuk program ”sekolah seharian”—supaya keren disebut full day school—adalah mengakomodasi kesibukan orang tua murid yang bekerja sampai sore. Jika anak juga ada di sekolah sampai sore, orang tua bisa sekalian menjemput anaknya sepulang kerja. Anak lebih aman dari pengaruh negatif lantaran tak ada yang mengurus jika bersekolah separuh hari.

Rupanya, menteri ini hidupnya selalu di kota. Alasan yang dipakai adalah problem orang kota. Di perdesaan, kehidupan keluarga ”masih normal”. Sepulang sekolah, murid masih dalam pengawasan keluarga. Mereka bisa bermain layang-layang, berlari di pematang sawah, menggembalakan kambing, atau cebur-ceburan di sungai. Anak-anak ini sesungguhnya belajar pada alam dan mencari ilmu di sana. Mereka, misalnya, berguru perihal tebing yang tak mudah longsor sepanjang pohon masih segar terpelihara atau bagaimana membentuk keseimbangan agar layang-layang bisa terbang tinggi.


Konsep full day school sebenarnya juga bukan hal baru. Di kota besar sudah ada. Sekolah yang berembel-embel internasional semuanya full day school. Murid makan di sekolah, kantinnya luas, fasilitasnya bagus, berbagai kegiatan ekstra bisa dilakukan di sekolah. Namun bayarannya minta ampun mahalnya.

161819918972

Apa sekolah seperti itu bisa diterapkan di perdesaan? Gedung sekolah di desa banyak yang memprihatinkan: atapnya bocor dan tiang-tiangnya keropos. Jumlah guru pun minim, meski kepala sekolah bisa mencari tambahan guru lewat ”guru pengabdian” dengan honor Rp 250 ribu sebulan yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah dengan sepengetahuan komite sekolah. Jikapun gurunya ada, bagaimana anak-anak (juga guru) bertahan seharian dengan fasilitas sekolah yang minim? Justru anak-anak malah lebih ingin cepat pulang agar lebih tenang belajar di rumah.

Pesantren yang dikelola Nahdlatul Ulama dan di bawah Kementerian Agama sejatinya juga full day school. Begitu pula pasraman (pesantren ala Hindu), yang sudah dikukuhkan Kementerian Agama dua tahun lalu. Masalahnya, seberapa banyak orang tua murid yang ”menitipkan” anaknya di sana?

Jadi ide Menteri Muhadjir itu sudah pasti sulit diterapkan secara nasional karena berbedanya kondisi, baik masalah budaya maupun demografi, di negeri yang luas ini. Lebih bijak jika full day school diserahkan ke sekolah swasta. Jikapun di sekolah negeri hendak diberlakukan, cobalah dikaji lebih jauh dan adakan sekolah percobaan. Perhitungkan faktor biaya, yang pasti lebih besar dibanding sekolah biasa, dan bagaimana kesenjangan antara ”sekolah seharian” dan sekolah normal kelak diatasi. 

Menteri Muhadjir semestinya meningkatkan mutu pendidikan lebih dulu—terutama di perdesaan—dengan mencukupi guru yang layak ketimbang buru-buru menerapkan ”sekolah seharian”. Perbaikan sekolah yang rusak tentu jauh lebih mendesak dikerjakan.

Tanpa persiapan yang memadai, menerapkan full day school cuma bikin runyam. ”Sekolah seharian” itu malah bisa-bisa menjadi fool day school—sekolah yang membuat anak menjadi pandir akibat tak punya waktu bergaul dengan alam.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819918972



Opini 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.