Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Koreksi Langkah Jokowi

Presiden Joko Widodo mesti segera mengubah gaya kepemimpinannya. Sebagai dirigen pemerintahan, Presiden tidak bisa berlama-lama membiarkan anggota kabinetnya bermain dengan langgam sendiri-sendiri—ia menyebut ada menteri yang bertipe keroncong, rap, metal, juga pop. Apalagi jika para menteri itu ternyata "bermain" demi partai politik yang diwakilinya.

Datang dari kalangan "bukan siapa-siapa", setahun lalu dia menghadirkan optimisme melalui gaya blusukannya yang khas. Pertanda baik, sigap dengan persoalan rakyat kecil. Pemerintahannya diharapkan bakal memangkas kekuasaan yang oligarkis dan birokrasi yang cenderung korup. Semua pemilihnya juga berharap Jokowi berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang pandai beretorika tapi melempem dalam praktek di lapangan.

i

Presiden Joko Widodo mesti segera mengubah gaya kepemimpinannya. Sebagai dirigen pemerintahan, Presiden tidak bisa berlama-lama membiarkan anggota kabinetnya bermain dengan langgam sendiri-sendiri—ia menyebut ada menteri yang bertipe keroncong, rap, metal, juga pop. Apalagi jika para menteri itu ternyata "bermain" demi partai politik yang diwakilinya.

Datang dari kalangan "bukan siapa-siapa", setahun lalu dia menghadirkan optimisme melalui gaya blusukannya yang khas. Pertanda baik, sigap dengan persoalan rakyat kecil. Pemerintahannya diharapkan bakal memangkas kekuasaan yang oligarkis dan birokrasi yang cenderung korup. Semua pemilihnya juga berharap Jokowi berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang pandai beretorika tapi melempem dalam praktek di lapangan.

Namun harapan masyarakat itu kian lama kian terkikis. Kekecewaan publik muncul sejak pekan pertama pemerintahannya, ketika melantik 34 menteri Kabinet Kerja. Komposisinya menggambarkan politik akomodasi, bukan kabinet teknokrasi yang sejatinya dibutuhkan untuk menjawab banyak persoalan besar di negeri ini.


Politik bagi-bagi itu tergambar dari porsi perwakilan partai dalam kabinet yang cukup besar. Sebagian besar bukanlah orang yang tepat menempati posisinya. Selain kurang kompeten, ada yang integritasnya meragukan karena rekam jejak yang suram. Kesan terkuat politik akomodasi terlihat pada penempatan politikus Partai NasDem, Prasetyo, sebagai Jaksa Agung.

161876451461

Dalam sejumlah kasus, Jokowi dihadapkan pada loyalitas ganda dari perwakilan partai politik di kabinet itu. Terutama karena Presiden bukanlah elite tertinggi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mencalonkannya. Ia berulang kali disindir Megawati Soekarnoputri, patronnya, tak lebih sebagai "petugas partai". Problem itu pun terlihat pada Jaksa Agung, yang ditengarai mengalami konflik kepentingan dalam penanganan perkara korupsi di Medan, yang melibatkan anggota partainya.

Tekanan lebih kuat datang dari anggota Koalisi Indonesia Hebat, gabungan partai yang mendukungnya dalam pemilihan presiden tahun lalu. PDI Perjuangan, misalnya, mendesak pencopotan sejumlah menteri yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan—yang dekat dengan elite partai banteng tapi dipersepsikan negatif oleh kalangan antikorupsi—sebagai Kepala Kepolisian RI pun susah dibantah merupakan wujud politik akomodasi.

Ketika inkompetensi sejumlah anggota kabinet mulai terlihat, skeptisisme publik kepada kabinet Jokowi semakin tebal. Kekeliruan yang terlihat sepele hingga yang fundamental semakin mengemuka. Undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara ternyata salah cetak, disebut Badan Intelijen Nasional. Ada sejumlah data tak valid yang dijadikan dasar pengambilan keputusan seorang menteri. Perbedaan terbuka di antara pejabat beberapa kali terjadi.

Sederet salah langkah itu menyulitkan Jokowi pada tahun pertama pemerintahannya—dia menyebut sebagai "tahap konsolidasi". Sayangnya, Jokowi tidak menggunakan perombakan kabinet pada Agustus lalu sebagai alat koreksi, tapi justru memasukkan figur kontroversial Rizal Ramli yang menambah kisruh komunikasi. Muncul kesan, Presiden sengaja menggunakan manajemen konflik untuk menciptakan keseimbangan kabinetnya. Walhasil, alih-alih terkonsolidasi, kabinet malah semakin terfragmentasi.

Dililit urusan internal, pemerintah lambat menyiapkan berbagai perangkat penahan guncangan ekonomi global. Jokowi memang perlu diberi catatan positif karena berani mengambil keputusan tidak populer ketika mengurangi subsidi bensin dan solar, yang menyediakan kelonggaran fiskal. Namun berbagai kebijakan ekonomi lainnya melangkah mundur.

Kebijakan pangan semakin proteksionistik dengan jargon "kedaulatan" dan "swasembada". Impor beras dan komoditas lain ditutup bahkan ketika produksi dalam negeri tak cukup. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok pun melambung. Akibatnya, jumlah penduduk miskin pada Maret lalu melonjak 860 ribu dibanding enam bulan sebelumnya. Catatan buruk bisa semakin panjang jika kita menyebut ruwetnya pengambilan keputusan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan buruknya penanganan bencana asap.

Waktu setahun terlalu panjang untuk konsolidasi. Ongkos politiknya terlalu mahal untuk dihambur-hamburkan. Presiden mesti menyudahi manajemen konflik dalam memimpin pemerintahan. Sikapnya harus tegas, karena dalam sistem presidensial, presiden merupakan penguasa tunggal. Mumpung baru setahun, masih ada waktu bagi Jokowi untuk mengoreksi.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161876451461



Opini 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.