Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ketika Seleksi Partai Bermasalah

Verifikasi partai politik ternyata menabrak undang-undang. Keabsahan hasil Pemilu 2014 bisa dipersoalkan.

i

LANGKAH Komisi Pemilihan Umum melanggar undang-undang ketika melakukan verifikasi administrasi partai politik jelas pelanggaran serius. Keabsahan Pemilu 2014 bisa pula terancam. Bayangkan runyamnya republik ini bila partai yang lolos verifikasi akal-akalan itu kelak menang pemilu. Keabsahan partai itu bakal mudah digugat, lalu kemenangannya dibatalkan. Jika itu yang terjadi, sia-sialah semua jerih payah terlaksananya pemilu. Bahkan bukan mustahil akan muncul kekacauan politik.

Akal-akalan itu sudah terjadi bahkan di tahap awal verifikasi partai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota legislatif mensyaratkan partai harus memiliki pengurus di 75 persen dari semua kabupaten/kota pada setiap provinsi. Di setiap kabupaten/kota tersebut, pengurus harus ada di 50 persen dari semua kecamatan. Syarat lain, partai harus memiliki sekurang-kurangnya 1.000 anggota di kabupaten/kota atau 1/1.000 jumlah penduduk. Semua harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Syarat ini memang berat. Semula aturan itu hanya berlaku bagi partai baru atau partai lama yang tak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. Partai yang sudah memiliki wakil di Senayan otomatis menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, pada 29 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi membatalkan keistimewaan itu dan memutuskan semua partai wajib mengikuti tahapan pemilu, tanpa kecuali.


Karena tenggat penyerahan dokumen sangat mepet, yaitu 7 September lalu, jika syarat itu diberlakukan, praktis semua partai tak bakal lolos verifikasi. Bukan mustahil akibat buruk ini bisa terjadi. Hanya, berapa pun partai yang lolos, atau bahkan jika tidak ada satu pun yang lolos, bukanlah urusan KPU. Lalu, untuk mengakalinya, KPU memutuskan: syarat keanggotaan atau kepemilikan kartu anggota tak diberlakukan pada tahap awal verifikasi, yaitu verifikasi administrasi.

1618330677100

Boleh-boleh saja KPU menyederhanakan prosedur administrasi seleksi, tapi semestinya tak menabrak peraturan perundang-undangan. Nyatanya, dengan memodifikasi aturan seperti itu pun, 16 dari 34 partai tidak lolos. Yang jadi soal, ketidaklolosan ini juga bermasalah. Badan Pengawas Pemilu yang menerima pengaduan ke-16 partai itu menemukan beberapa pelanggaran prinsip dalam pelaksanaan verifikasi.

Pelanggaran itu beragam, dari proses pendaftaran, penelitian administrasi, penelitian administrasi hasil verifikasi, sampai ketertutupan akses informasi. Pelanggaran paling mencolok adalah molornya pengumuman hasil verifikasi dari seharusnya 25 Oktober menjadi 28 Oktober. Penundaan tanpa alasan kuat ini memancing tudingan bahwa KPU diam-diam memberi tambahan waktu bagi partai tertentu untuk memenuhi syarat administrasi yang belum lengkap.

Semua pelanggaran dan kekacauan administrasi ini membuktikan KPU tidak siap menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu dengan benar. Seharusnya ketidaksiapan ini yang dibenahi, bukannya memaksakan tahapan seleksi agar tepat waktu tapi dengan hasil yang bermasalah. Itu sebabnya KPU harus menjalankan rekomendasi Badan Pengawas agar 16 partai yang gugur tetap diloloskan ke tahap verifikasi faktual. KPU tak perlu ragu melakukan ini, karena toh dalam verifikasi faktual bisa diuji lagi kelayakan partai-partai itu untuk mengikuti pemilu.

Meloloskan partai yang gugur untuk tetap maju ke verifikasi faktual juga merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU atas kegagalan menjalankan proses seleksi dengan benar. Hanya dengan seleksi yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, keabsahan partai-partai itu tak terbantahkan. Peluang terjadinya gugatan yang bisa berujung pada ketidakabsahan hasil pemilu pun bisa dicegah.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=1618330677100



Opini 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.