Tersandera Kemalasan Pejabat
Bisnis terhambat gara-gara daerah belum siap memungut bea peralihan properti. Perlu terobosan hukum.
arsip tempo : 173082531029.
Sungguh merisaukan, bisnis properti terganggu karena urusan sepele. Ini bukan lantaran pasokan semen atau genting yang seret. Tidak juga lantaran daya beli masyarakat merosot. Penyebabnya justru pemerintah daerah lamban mengatur bea peralihan tanah dan bangunan.
Tanpa adanya aturan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) itu, jualbeli properti betulbetul macet. Notaris tak mau mengesahkan transaksi, Badan Pertanahan Nasional pun tak su
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
