Nasional 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Mahkamah Agung Menangkan Golkar Aburizal

Putusan kasasi Mahkamah Agung, Selasa pekan lalu, memenangkan gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Kubu Aburizal menggugat surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional di Ancol, Jakarta. Munas Ancol memilih Agung Laksono sebagai ketua umum.

i

Mahkamah Agung Menangkan Golkar Aburizal

Putusan kasasi Mahkamah Agung, Selasa pekan lalu, memenangkan gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Kubu Aburizal menggugat surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional di Ancol, Jakarta. Munas Ancol memilih Agung Laksono sebagai ketua umum.

Kuasa hukum kubu Aburizal, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan putusan kasasi membuat surat keputusan Menteri Hukum tentang kepengurusan Golkar kubu Agung menjadi tidak sah. "Tak ada pilihan bagi Menteri Hukum selain menerbitkan surat keputusan baru yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional di Bali yang dipimpin Aburizal," ujarnya. Adapun Aburizal berharap kubu Agung menerima putusan itu sehingga konflik internal partai beringin bisa selesai.

Politikus Golkar dari kubu Agung, Agun Gunanjar, menyatakan menerima putusan Mahkamah Agung. Namun, menurut dia, yang dimenangkan dalam putusan bukan hasil Munas Ancol atau Munas Bali, melainkan hasil Munas Riau. Musyawarah nasional di Riau pada 2009 menetapkan Aburizal sebagai ketua umum dan Agung sebagai wakil ketua umum. "Hakim menyatukan kembali Golkar," katanya.


Agun menyebutkan hasil Munas Riau berlaku hingga 31 Desember 2015. Karena itu, dia berharap Aburizal segera mengajak Agung kembali menggelar musyawarah nasional agar ketua umum dan pengurus baru bisa terpilih. l


Ketika Beringin Berkonflik

Perseteruan di Partai Golkar meruncing saat kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sama-sama menggelar musyawarah nasional. Hingga kini, konflik belum juga usai.

30 November 2014
Golkar kubu Aburizal menggelar musyawarah nasional di Bali. Aburizal terpilih sebagai ketua umum.

6 Desember 2014
Tim Penyelamat Golkar menggelar musyawarah nasional di Ancol, Jakarta. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum.

5 Januari 2015
Tim Penyelamat Golkar menggugat kepengurusan Aburizal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13 Januari 2015
Kubu Aburizal menggugat hasil Munas Ancol ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2 Februari 2015
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Penyelamat Golkar (kubu Agung). Pengadilan menyatakan tak berwenang mengadili sengketa dualisme kepengurusan partai dan meminta penyelesaian melalui mekanisme internal.

4 Februari 2015
Kubu Agung mendesak Mahkamah Partai bersidang menyelesaikan konflik kepengurusan Golkar.

9 Februari 2015
Kubu Agung menyampaikan eksepsi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kubu Aburizal mengajukan permohonan kasasi.

11 Februari 2015
Mahkamah Partai mulai menyidangkan gugatan atas legalitas pelaksanaan Munas Bali.

3 Maret 2015
Keputusan Mahkamah Partai meminta kubu Agung memegang kendali konsolidasi internal, termasuk merangkul kubu Aburizal.

10 Maret 2015
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung.

1 April 2015
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Utara mengeluarkan putusan sela yang menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Menteri Hukum dan mengembalikan kepengurusan Golkar sesuai dengan hasil Munas Riau.

30 Mei 2015
Islah kedua kubu di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Islah dilakukan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak dengan menjaring calon secara bersama-sama.

10 Juli 2015
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan banding Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai surat keputusan kepengurusan Golkar. Hakim mengesahkan surat keputusan tentang kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

24 Juli 2015
Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal. Menurut hakim, hasil Munas Ancol tidak sah.

20 Oktober 2015
Putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan surat keputusan Menteri Hukum yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung tidak sah.

Sumber: PDAT/sumber diolah Tempo


Kapolres Aceh Singkil Dicopot

161879922420

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mencopot jabatan Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil Ajun Komisaris Besar Budi Samekto. Itu karena Budi lalai mencegah bentrokan warga dan pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia di wilayah kerjanya. "Kelemahan ada di Kepala Polres," kata Badrodin, Senin pekan lalu.

Menurut Badrodin, sebelum kerusuhan, Kepolisian Daerah Aceh menawarkan bantuan pengamanan ke Singkil. Tawaran ditolak Budi dengan alasan sanggup menanganinya sendiri. Badrodin menganggap terjadinya kerusuhan merupakan tanggung jawab Budi karena dia tak mampu memperhitungkan kondisi dan risiko. "Itu tanggung jawab pemimpin," ucapnya.

Kerusuhan Singkil bermula dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat tentang pembongkaran 21 gereja yang tak punya izin. Kerusuhan terjadi karena organisasi kemasyarakatan tak sabar menunggu pemerintah setempat membongkar rumah ibadah tak berizin. Sebuah gereja di Desa Suka Makmur, Gunung Meriah, dibakar. Insiden itu mengakibatkan satu orang tewas dan empat orang terluka.


Setya Novanto Dihukum Ringan

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan hukuman teguran kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Mahkamah menganggap tindakan keduanya menemui bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, pada 3 September lalu di New York merupakan pelanggaran ringan.

Putusan dibacakan dalam sidang tertutup Mahkamah, Senin pekan lalu. Setya dan Fadli tak menghadiri sidang putusan itu. Tak diketahui alasan Setya mangkir dari sidang. Adapun Fadli beralasan tengah menghadiri sidang parlemen dunia di Swiss.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kecewa terhadap putusan itu. Dia mengatakan pelanggaran Setya dan Fadli tidak bisa dikatakan ringan karena keduanya membawa nama lembaga perwakilan rakyat saat menghadiri acara deklarasi Trump. "Apakah keputusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat?" ujarnya.

Budiman akan melakukan konsolidasi dengan rekan fraksinya, seperti Adian Napitupulu, Charles Honoris, dan Rieke Diah Pitaloka, untuk membahas kemungkinan permohonan banding atas putusan Mahkamah. Budiman cs adalah anggota DPR yang melaporkan Setya dan Fadli ke Mahkamah.


Anak-anak Korban Kabut Asap Diungsikan

Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengevakuasi anak-anak mereka lantaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin pekat. "Kalau anak-anak dipaksakan terus di Palangkaraya, itu akan membahayakan kesehatan mereka," kata Andi Mesra, ibu dua anak kecil, Rabu pekan lalu. Andi mengungsikan anak-anaknya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Langkah evakuasi diambil setelah pemerintah daerah meliburkan semua sekolah selama dua pekan. Pekan lalu itu, jarak pandang di Palangkaraya hanya 20-30 meter. Sedangkan indeks standar pencemaran udara menunjuk angka 425, yang berarti sangat berbahaya untuk kesehatan.

Adapun di Pekanbaru, Riau, seorang bocah 9 tahun, Ramadhani Luthfi Aerli, meninggal pada Rabu pekan lalu. Diduga dia kebanyakan menghirup asap. Menurut dokter, korban mengalami penipisan jumlah oksigen di jantung. "Paru-parunya tampak tertutup oleh semacam awan," ujar ayah korban, Heri Wirya. Kasus Ramadhani mirip dengan Muhanum Anggriawati, bocah 12 tahun yang meninggal di Pekanbaru pada awal September lalu.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161879922420



Nasional 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.