Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Surat

Surat untuk Dirjen Pendidikan Tinggi

Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2015-2016, anak kami menjadi calon mahasiswa yang telah lulus dalam program JBT Unika Atma Jaya Jakarta. Namanya Raimundo Antonio Patangke di Fakultas Kedokteran. Kami telah membayar uang kuliah secara berangsur empat kali mulai Desember 2014 sampai Mei 2015 atau total sebesar Rp 138.510.000.

i

Surat untuk Dirjen Pendidikan Tinggi

Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2015-2016, anak kami menjadi calon mahasiswa yang telah lulus dalam program JBT Unika Atma Jaya Jakarta. Namanya Raimundo Antonio Patangke di Fakultas Kedokteran. Kami telah membayar uang kuliah secara berangsur empat kali mulai Desember 2014 sampai Mei 2015 atau total sebesar Rp 138.510.000.

Sesuai dengan surat pernyataan yang kami tandatangani, kami bersedia dipotong biaya administrasi 25 persen dari uang kuliah yang telah kami bayarkan tersebut atau Rp 34.627.500 apabila anak kami lulus pada salah satu perguruan tinggi negeri yang telah ditentukan oleh Unika Atma Jaya Jakarta.

Bapak Dirjen Dikti yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa anak kami adalah anak pertama yang masuk perguruan tinggi, sehingga pengertian SBMPTN bagi kami saat itu adalah seleksi lulusan SMA untuk masuk PTN dan anak kami mengikuti seleksi calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada dan dinyatakan lulus di Fakultas Teknik.


Setelah lulus dan memilih kuliah di Fakultas Teknik UGM, anak kami mundur dari Unika Atma Jaya dan kami telah menghubungi pihak Unika Atma Jaya untuk dapat mengembalikan biaya kuliah yang telah kami bayarkan dan kami bersedia dipotong biaya administrasi sekitar Rp 34.000.000 sesuai dengan aturan Unika Atma Jaya. Ternyata Unika Atma Jaya "memotong" biaya administrasi pengunduran diri anak kami sebagai calon mahasiswa sebesar Rp 104.000.000.

161877063567

Bapak Dirjen Dikti yang terhormat, kami merasakan bahwa biaya administrasi sebesar ini di luar batas kewajaran dan sangat memberatkan kami, para orang tua calon mahasiswa yang mengundurkan diri. Karena itu, kami memohon dengan sangat bantuan Bapak sehingga kami, para orang tua, tidak dibebani biaya sangat besar oleh Unika Atma Jaya Jakarta. Sebab, uang tersebut akan kami gunakan untuk meringankan beban kami membayar biaya kuliah anak kami yang diterima di PTN.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan Bapak Dirjen Dikti yang terhormat, kami ucapkan banyak terima kasih.

Salvius Patangke & Marannu Timang
Jakarta


Pertahankan SVLK, Bapak Presiden

Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, dan pejabat yang terkait dengan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Kami adalah pengusaha dan eksportir mebel skala kecil dan menengah yang telah dinyatakan lolos verifikasi pada 2013. Kami berterima kasih karena biaya sertifikasi telah gratis.

Kini kami benar-benar merasakan manfaatnya. Pasar kami dulu stagnan, hanya Afrika dan tak pernah tumbuh. Tapi kini pembeli kami dari Eropa dan Amerika Serikat setelah melihat logo SVLK di produk kami. Sekarang kami bisa mengapalkan setidaknya dua kontainer ukuran 40 feet setiap bulan. Tahun ini kami bahkan sudah menutup order karena sudah tak sanggup melayani permintaan, meski sudah menambah pekerja. Meningkatnya order membuat kami yakin bisa membayar biaya pengawasan secara mandiri pada tahun-tahun mendatang.

Memang mengurus SVLK mesti memenuhi persyaratan berupa lengkapnya izin usaha, seperti NPWP, IMB, HO, SIUP, TDP, IUI, dan NIK. Perizinan itu sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang mau menjalankan usaha secara legal. Buat kami yang sejak awal patuh terhadap hukum, tak ada kesulitan memenuhinya. Namun beberapa rekan kami yang tak pernah punya izin lengkap mengaku kesulitan. Apalagi pengurusan izin kerap dikenai pungutan liar yang besar.

Dalam produksi, SVLK mewajibkan perajin kami mengetahui asal kayu dan memastikannya legal, lalu mendeklarasikannya dengan dokumen kesesuaian pemasok. Hal sama berlaku bagi pemasok kayu atau pemilik hutan.

Kami mau melakukan hal yang rumit karena menyadari sumber daya hutan hanya bisa berkelanjutan jika pemanfaatannya lestari. Kayu bukanlah pohon pisang, yang bisa dipanen kapan saja untuk dijajakan di pinggir jalan. Ada dampak lingkungan yang ditopang oleh setiap pohon yang tumbuh di hutan.

Untuk itu Bapak Presiden, jika ingin hutan lestari, kami berharap Bapak terus mempertahankan SVLK, yang sekarang sedang digoyang oleh mereka yang selama ini nyaman dengan usaha-usaha tak berizin.

Febri Estiningsih
CV Tita International Jepara, Jawa Tengah


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161877063567



Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.