Untuk Apa Pemerintah dan DPR Merevisi UU MK?
Pemerintah dan DPR menyepakati revisi UU MK yang melemahkan lembaga itu. Ada upaya mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
PEMBAHASAN revisi UU MK atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Senin, 13 Mei 2024, barangkali menjadi rapat tersingkat sepanjang sejarah Dewan Perwakilan Rakyat. Semua serba mulus, tanpa diskusi apalagi perdebatan. “Rapat hanya 15 menit, persetujuan, dan selesai,” kata anggota Komisi Hukum DPR, Sarifuddin Sudding, menceritakan isi pertemuan itu kepada Tempo lewat sambungan telepon, Jumat, 17 Mei 2024.
Singkatnya rapat yang dicer
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini