Setahun Jokowi-JK: Jagat yang Terbalik - Laporan Khusus - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Laporan Khusus 5/9

Sebelumnya Selanjutnya
text

Setahun Jokowi-JK: Jagat yang Terbalik

Dodi Ambardi

Ada kabar buruk dan kabar baik bagi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla setelah setahun menjalani masa pemerintahan. Kabar buruknya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menembus batas bawah. Dalam survei SMRC yang dirilis pada Juli lalu, level kepuasan publik berada di angka 40,7 persen, meskipun pada survei terakhir yang dirilis pada Oktober ini level kepuasan itu naik lagi ke angka 51,7 persen.

i

Dodi Ambardi

Ada kabar buruk dan kabar baik bagi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla setelah setahun menjalani masa pemerintahan. Kabar buruknya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menembus batas bawah. Dalam survei SMRC yang dirilis pada Juli lalu, level kepuasan publik berada di angka 40,7 persen, meskipun pada survei terakhir yang dirilis pada Oktober ini level kepuasan itu naik lagi ke angka 51,7 persen.

Kabar baiknya, survei SMRC bulan Juli memberi tahu bahwa mayoritas publik menyatakan ketidaksetujuan mereka jika—karena kinerja buruknya—Jokowi mesti diturunkan dari kursi kepresidenan di tengah jalan. Sikap dan evaluasi publik domestik ini lebih lunak dibanding media dan publik internasional, yang melihat setahun pemerintahan Jokowi seperti jagat yang terbalik.

Setahun yang lalu, media massa dan publik internasional ikut merayakan kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Majalah bergengsi The Economist, misalnya, dalam edisi 23 Juli 2014, mendeskripsikan Jokowi presiden baru yang berbeda dibanding enam presiden Indonesia sebelumnya. Ia tak berlatar belakang militer dan tidak pula berasal dari keluarga elite yang mapan secara politik dan ekonomi.


Tiga bulan kemudian majalah Time, dalam edisi 15 Oktober 2014 menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden, memampangkan foto Jokowi di sampul majalah dengan judul yang optimistik: A New Hope–sebuah harapan baru. Dengan alasan yang mirip The Economist, Time menekankan asal-usul presiden baru itu, dan yakin Jokowi akan mampu memutus rantai korupsi yang berurat dalam di kalangan elite Indonesia. Harian Sydney Morning Herald dan The New York Times menyampaikan optimisme serupa. Pendeknya, Indonesia sedang menuju pendewasaan demokrasi dan sedang menakik rute kesejahteraan baru di masa depan yang dekat.

Kurang dari setahun, jagat terbalik. The Economist, pada 9 Mei 2015, menimbang ulang pandangannya. Alih-alih melihatnya sebagai agen perubahan, Jokowi sejauh ini tidaklah melampaui presiden-presiden sebelumnya, yang lantang di retorika tapi lemah di lapangan. Lebih jauh, pada Oktober ini, The Economist melihat pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan yang centang-perenang. Time, dan harian asing yang berpengaruh lainnya, menyodorkan evaluasi yang mirip.

Di dalam negeri, The Jakarta Post, yang semula memecah tradisi netralitas surat kabar di Indonesia dengan menyatakan dukungannya secara eksplisit kepada Jokowi sebagai kandidat presiden, kini berbalik arah menjadi pengkritik tajam.Tempo pun berulang kali menyoroti kegagalan keputusan Jokowi.

Bagaimana jagat yang terbalik ini bisa terbentuk? Dalam setahun, bisa ratusan bahkan ribuan keputusan yang diambil pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun ada sejumlah kasus penting yang bisa menggambarkan karakter politik kebijakan pemerintahan mereka berdua, yang membentuk penilaian publik atas kinerja mereka. Kita bisa membaginya dalam dua isu besar: isu perubahan politik dan isu peningkatan kesejahteraan.

Perubahan politik itu menjadi tema pokok kampanye dalam Pemilu Presiden 2014, dijanjikan ke publik, dan direkam oleh media massa. Indonesia diharapkan akan memasuki babak baru karena Jokowi terbebas dari beban keharusan politik tukar-menukar antara dukungan dan jabatan. Ia bukanlah elite lama yang selama ini memapankan gaya berpolitik tersebut.

Namun, hanya dalam hitungan bulan, Jokowi dan Jusuf Kalla membalikkan harapan itu dan kembali pada gaya politik yang elitis dan berbasis tukar-menukar, yang tecermin dalam nominasi Budi Gunawan untuk posisi Kepala Kepolisian RI. Keputusan maju-mundur Jokowi pada Januari 2015 untuk mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan kemudian memutuskan tidak melantiknya. Ia lantas menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan menggeser Budi Gunawan menjadi Wakil Kapolri.

Gaya politik lama ini mencakup banyak aspek: nominasi datang dan didesakkan dari lingkaran mapan antar-elite, disorongkan sebagai jago kelompok, serta pengabaian jejak karier dan rekaman publik yang negatif dalam proses pencalonan.

Kasus berikutnya adalah rangkuman peristiwa perpecahan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar yang melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberi restu kepada satu kubu. Pertimbangan perimbangan politik terlihat sangat kental dalam sengkarut peristiwa itu, dan insentif jabatan serta insentif material masuk perhitungan politik. Ini adalah gaya berpolitik lama, yang muncul sejak Orde Baru.

Kasus penting berikutnya adalah cara Presiden membangun basis dukungan politik baginya. Penunjukan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia membersitkan sejumlah hal. Jika sejak proses nominasi Budi Gunawan korps kepolisian berpolitik dan berkembang menjadi sebuah sentra kekuatan politik yang sempat berhadapan dengan Presiden, peristiwa setelahnya yang menyusul adalah politisasi tentara. Pengangkatan Gatot menjadi bagian dalam upaya membentuk perimbangan politik dan komando.

Ketiga peristiwa itu secara bersamaan mengindikasikan pembalikan perjalanan demokrasi yang berlangsung selama ini. Masyarakat sipil tetap menjadi pemain pinggiran dan proses politik kembali didominasi oleh manuver kelompok elite. Pendeknya, perubahan politik yang didengungkan setahun lalu kini makin lamat terdengar.

Di sektor ekonomi, janji kesejahteraan yang dibawa Jokowi dan Jusuf Kalla selama proses kampanye bisa diringkas dengan sebuah kata kunci: populisme. Intinya, populisme adalah kebijakan politik dan ekonomi yang memihak rakyat jelata. Nawacita memberikan spesifikasi rakyat jelata ini dengan merujuk pada mereka yang tinggal di perdesaan dan strata bawah yang keduanya kelak disantuni melalui program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Namun, seperti pengamatan sejumlah observer politik dari luar, versi populisme Jokowi adalah versi lunak yang tidak menghadapkan kelompok jelata untuk melawan orang kaya dan bukan pula sebuah populisme yang anti-asing.

Dalam prakteknya selama setahun, janji tersebut diwujudkan dengan sejumlah program, tapi menghadapi kendala teknis dan kelambanan birokrasi yang mengganggu. Misalnya, program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat yang masih memiliki jangkauan yang terbatas.

Demikian juga kebijakan populis lain yang mendapatkan dukungan populer, yakni ketika Jokowi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sama-sama memelihara sikap galak terhadap kapal penangkap ikan asing yang liar. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi perairan ikan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam jangka pendek, kebijakan ini berhasil menangguk dukungan publik luas ketika pada Desember 2014 pemerintah Indonesia menenggelamkan kapal liar yang tertangkap. Ironisnya, pada saat yang sama, ongkos politiknya menggunung karena perjanjian bilateral atau multilateral tentang pengelolaan bisnis perikanan di tingkat regional yang memberi keuntungan jangka panjang kepada nelayan tidak diupayakan maksimal.Janji kesejahteraan itu, yang bersifat jangka panjang, karenanya, belum terjangkau dengan kebijakan yang populer ini.

Cerita lain adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Dibayangkan, dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur darat dan kelautan akan membawa efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya dalam jangka dekat akan membuka peluang kerja yang luas, kebijakan ini dalam jangka panjang juga akan menggerakkan produktivitas Indonesia—terutama daerah. Berkebalikan dengan kebijakan penenggelaman kapal ikan, efek jangka dekat pembangunan infrastruktur tidak kunjung muncul karena hambatan pembebasan lahan, sementara efek jangka panjangnya masih jauh untuk menjangkau publik luas.

Di atas semua itu, mantra yang tak kalah kencang disuarakan pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla sejak pelantikan mereka adalah sumber investasi asing untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sejak September lalu, dua di antaranya, yakni paket II dan III, tak lain adalah upaya untuk memacu datangnya investasi asing ke Indonesia.

Paket-paket ini dikeluarkan untuk merespons keringnya arus masuk investasi ke Indonesia sepanjang tahun pertama pemerintahan. Tapi kita belum tahu sejauh mana efek paket-paket kebijakan ini sekali lagi bisa membalik jagat Indonesia agar normal kembali–setidaknya di bidang ekonomi. Sementara itu, jagat politik yang terbalik tampaknya tidak lagi menjadi fokus penting pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Dosen Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia

2020-07-12 17:29:31


Laporan Khusus 5/9

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.