Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Selubung Robohnya Demokrasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat menginginkan amendemen Undang-Undang 1945 untuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seiring dengan narasi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

i Ilustrasi: Tempo/Imam Yunianto
Ilustrasi: TEMPO/Imam Yunianto
  • MPR ingin mengamendemen UUD 1945 untuk mengembalikan GBHN. .
  • Seiring-sejalan dengan keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
  • Ancaman bagi demokrasi. .

PIDATO Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dalam sidang tahunan 16 Agustus 2021 menegaskan kembali keinginan lama para elite politik dalam amendemen Undang-Undang Dasar (UUD)1945, terutama mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara, seperti di masa otoriter Orde Baru. Presiden Joko Widodo setuju dengan rencana itu.

Kita mesti ingat lagi pada masa 76 tahun lalu ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersepakat me

...

Reporter Bivitri Susanti - profile - https://majalah.tempo.co/profile/bivitri-susanti?bivitri-susanti=163212944452


Pemilihan Presiden 2024 Amandemen UUD 1945 UU Pemilu Joko Widodo KPU

Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.