Penjabat yang Manfaat atau Mudarat

Kementerian Dalam Negeri terus mengevaluasi kinerja para penjabat kepala daerah, khususnya yang masih memiliki penilaian rendah. Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir mengatakan, akan melakukan evaluasi kepada para penjabat kepala daerah yang belum mendapatkan penghargaan untuk mencari tahu di mana titik lemahnya.

“Kami juga memberikan saran kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan studi banding terhadap penjabat-penjabat yang telah meraih penghargaan," kata Tomsi seusai menghadiri acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 di The Tribrata Hotel and Convention, Darmawangsa, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Evaluasi, studi banding, dan memberikan masukan kepada penjabat kepala daerah yang masuk kategori belum sukses, menurut Tomsi, bertujuan mendorong mereka agar mampu mengembangkan gagasan demi pembangunan di daerah masing-masing.”Kami juga membuat timeline untuk menilai perubahannya. Tentu selalu kami pantau dan evaluasi," kata Tomsi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sekarang jumlah penjabat kepala daerah sebanyak 273 orang. Itu sebabnya, Kementerian Dalam Negeri menciptakan iklim kompetitif dengan memberikan penghargaan dan hukuman. 

Penghargaan dan hukuman adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik atau penjabat kepala daerah untuk memberikan kinerja prima dan meningkatkan prestasinya. "Reward itu salah satunya dalam bentuk apresiasi. Karena menurut teori Abraham Maslow, yang tertinggi itu adalah self-actualization, yaitu adanya pengakuan dari orang lain,” kata Tito. “Semua orang tentunya senang dipuji dan semua orang tidak suka kalau dijelekkan.”

Tito melanjutkan, setiap penjabat kepala daerah tentu bangga dan termotivasi karena berhasil meraih penghargaan ini. Terlebih yang memberikan adalah Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam mengusulkan calon penjabat kepala daerah kepada presiden dan tim penilai. “Saya jadi tahu daerah mana yang penjabat kepala daerahnya bagus, nanti bisa saya pikirkan promosikan dia atau mempertahankannya ketika masa jabatannya habis," ujar Tito disambut tepuk tangan hadirin di malam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024.

Lantas bagaimana dengan penjabat kepala daerah yang dianggap belum berhasil? “Nah, bagi yang belum mendapat penghargaan, saya akan menyampaikan kepada penjabat yang lain bahwa kalian belum mendapatkan. Ingat itu ya," kata Tito.

Tito menagaskan tidak akan segan mengganti penjabat kepala daerah yang berkinerja buruk. “Biasanya saya memberi teguran, tetapi kalau tidak bagus juga saya ganti,” katanya. “Sudah banyak yang saya ganti karena tidak bisa mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonominya rendah, berkonflik dengan DPRD, punya masalah hukum, atau kasusnya tidak baik di mata publik. Itu kami ganti," ucapnya.

Tito juga berpesan kepada kepala daerah definitif bahwa ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali menggelar penghargaan dan penilaian bagi kepala daerah definitif dan penjabat kepala daerah. "Jadi, penilaian itu akan sama untuk kepala daerag definitif maupun penjabat kepala daerah, sehingga akan terlihat kepala daerah mana yang bagus dan tidak,” katanya.

Menurut Tito, penilaian itu nantinya akan menjadi masukan bagi masyarakat dan semua pihak untuk mengetahui mana yang lebih bagus dalam membangun daerah, apakah penjabat kepala daerah yang notabene ditunjuk dan ditugaskan atau kepala daerah definitif yang dipilih rakyat melalui pilkada. “Biarlah para pengambil keputusan menentukan sistem rekrutmen kepala daerah yang benar-benar bagus," kata Tito.