Menjaga Lumbung Suara PDI Perjuangan di

Wajah Olly Dondokambey sangat cerah, senyumnya mengembang lebar. Beberapa kali ia meminta afirmasi kepada orang-orang yang ditemui di sepanjang lorong hotel. “Mantap kan deklarasi tadi,” ujarnya.

Sabtu malam kemarin, 28 Oktober 2023, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, ratusan orang berkumpul di ruang Flores, Hotel Borobudur. Mereka terpanggil untuk bergabung dalam Relawan Damai Sejahtera atau disingkat REDS, yang bertekat memenangkan pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Olly, Gubernur Sulawesi Utara itu, menjadi Ketua REDS yang relawannya mayoritas berasal dari umat nasrani. Menurut Lingkar Survei Indonesia (LSI), pada Pemilu 2019 suara umat nasrani dan non-muslim lainnya cukup menentukan untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Khusus Provinsi Sulawesi Utara, suara untuk Jokowi-Ma’ruf mencapai 1,2 juta lebih sedangkan Prabowo-Sandi hanya meraih 359 ribu suara. Suara untuk PDI Perjuangan juga unggul dua kali lipat (564.703 suara) dibanding (248.666 suara) dan Golkar (236.697 suara).

Situasi di era Jokowi-Ma’ruf mengalami perubahan seiring dinamika peristiwa yang terjadi. Beberapa bulan lalu, Ganjar menjadi salah satu gubernur yang menolak kedatangan tim nasional Israel ke gelaran Piala Dunia U-20. Penolakan ini disinyalir berpengaruh besar pada keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Karena itulah kami hadirkan Ganjar (di deklarasi REDS) dan dia sudah menjelaskan terkait penolakan tersebut karena menyangkut ketetapan dalam konstisusi,” kata Olly kepada Tempo.

Olly menegaskan bahwa sikap Ganjar terhadap Israel bukan masalah personal. Pada hakikatnya, Ganjar tidak pernah melarang masyarakat melakukan perjalanan wisata religi ke Israel. “Sampai sekarang masih banyak umat kristiani pergi ke sana,” ucap Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu.

Umat nasrani, Olly melanjutkan, juga dapat semakin yakin memilih Ganjar-Mahfud karena ketegasan sikap terkait kebebasan beribadah. Sebelumnya, saat acara deklarasi REDS berlangsung, Pendeta Gilbert Lumoindong menodong pertanyaan kepada Ganjar tentang sulitnya umat nasrani membangun rumah ibadah karena terganjal SKB 2 Menteri tentang Rumah Ibadah.

Ganjar menjelaskan, selama menjadi Gubernur Jawa Tengah telah beberapa kali menyelesaikan masalah tersebut. Ia menjadi penengah ketika umat nasrani kesulitan membangun rumah ibadah.

"Bukan umat nasrani saja. Umat Buddha juga pernah mengeluh, masa beribadah ke Borobudur harus bayar. Akhirnya saya minta disediakan kawasan khusus untuk mereka dan gratis," kata Ganjar.

Kebijakan serupa diterapkan pada umat Hindu yang ingin beribadah ke Candi Prambanan. Pihak pengelola akhirnya mendirikan bangunan khusus agar umat Hindu bisa beribadah dengan tenang dan gratis. "Maka kalau bercerita kebebesan beribadah, itu bukan SKB lagi, tetapi ini ketetapan konstitusi," ucap Ganjar.

Ketegasan Ganjar terhadap kebebasan beribadah serta sikapnya ihwal Israel, yang semuanya selalu berpegang pada konstitusi, menurut Olly, sudah cukup menebalkan keyakinan relawan REDS untuk menetapkan pilihannya pada Pilpres 2024. 

“Jadi diharapkan relawan REDS terpanggil untuk menjelaskan kepada masyarakat nasrani kenapa Ganjar menolak Israel ikut bermain di Indonesia, supaya jangan salah tafsir. Tadi juga dijelaskan tentang SKB 2 Menteri, kan? Itulah, supaya masyarakat nasrani tidak ada keragu-raguan, mereka memilih pemimpin yang Pancasilais,” tutur Olly.

Sementara terkait suara PDI Perjuangan di provinsi yang dipimpinnya, Olly mengaku tetap optimistis. Hasil survei Junarto yang dirilis pada 2 Oktober lalu menunjukkan kepuasan masyarakat Sulawesi Utara atas kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mencapai 84,3 persen.

Olly menuturkan, kepuasan masyarakat lantaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan roda pembangunan sesuai harapan rakyat. Berbagai capaian telah dihasilkan selama kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulut. Salah satu hasilnya adalah penghargaan Paritrana Award 2023 yang diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober silam.

Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada Pemprov Sulut yang dinilai berhasil mewujudkan coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi dengan capaian 92 persen di seluruh Indonesia. 

Sepekan kemudian, 26 Oktober 2023, Olly juga didapuk penghargaan Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan grup Kompas Gramedia.

Upaya mensejahterakan masyarakat, kata Olly, berhasil dijalankan karena pemerintahannya memiliki data lengkap tentang warganya. Sebagai contoh, Pemprov Sulut memiliki data warga miskin by name by address. “Jadi saya tahu di mana alamat dan tempat tinggal mereka, bisa dengan mudah disalurkan bantuan sosial,” ujarnya.

Selain upaya mensejahterakan masyarakat miskin, Pemprov Sulut bahkan menjalankan program Kesehatan Mental atau Kesehatan Jiwa dan dijadikan percontohan oleh Kementerian Kesehatan. Olly menyebutkan inisiator program ini merupakan hasil urun rembuk di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. “Iya, itu didiskusikan terus,” kata dia.

Semua program yang dijalankan ini, Olly melanjutkan, tegak lurus dengan PDI Perjuangan yang mengemban misi untuk mensejahterakan rakyat Indoensia. “Kita terjemahkan aturan itu dari UUD 45. Bahkan setiap pelantikan bupati dan wali kota harus tanda tangan mereka setia Pancasila,” ujar Olly. (*)