Info Tempo 3/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ketua MPR Ajak Mahasiswa Menjadi Penegak Nilai Kebangsaan

Bambang Soesatyo dan tokoh mahasiswa menyampaikan pandangan mengenai persoalan kebangsaan. Kinerja pemerintah menangani pandemi, ekonomi, pendidikan, dan kekerasan seksual mendapat sorotan. 

i Acara sosialisasi empat pilar MPR RI sekaligus catatan awal `2022 bersama kelompok Cipayung Plus, Selasa, 11 Januari 2022.
Acara sosialisasi empat pilar MPR RI sekaligus catatan awal `2022 bersama kelompok Cipayung Plus, Selasa, 11 Januari 2022.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo bersama pemimpin organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menyampaikan catatan awal tahun 2022 di kompleks MPR RI, Jakarta, pada Selasa lalu. Catatan tersebut berisikan pandangan dan pemikiran mengenai berbagai persoalan kebangsaan.

"Mengawali tahun 2022, bangsa Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah. Karena itu, MPR RI mengajak kelompok Cipayung Plus agar menjadi motor penggerak implementasi nilai-nilai kebangsaan," ujar Bambang dalam acara sosialisasi empat pilar MPR RI sekaligus catatan awal `2022 bersama kelompok Cipayung Plus. 

Hadir dalam acara tersebut  Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP KAMMI Zakky Ahmad Rifai, Ketua Umum PP HIKMABUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, dan Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns.

Turut hadir Ketua Umum PP HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatam , Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi PB HMI Vidiel Tania Pratama, Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya, dan Bendahara Umum DPP IMM Aldy Kurniawan. Tampak juga tokoh senior gerakan mahasiswa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004-2019 Maruarar Sirait.

Bamsoet memberikan apresiasi Presiden Joko Widodo yang membuat terobosan di awal 2022 dengan mencabut 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta hak guna usaha perkebunan seluas 34.448 hektare. Izin-izin itu dicabut karena pemiliknya tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan lahan.

Selain apresiasi, Bamsoet memberi catatan untuk beberapa bidang. Di bidang kesehatan, dia meminta pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan bagi warga negara asing dan Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Pengetatan diperlukan karena tingginya kasus Covid-19 di beberapa negara Eropa dan masuknya varian Omicron ke Indonesia. 

Dia mengingatkan pula soal rentannya sistem kesehatan nasional. “Pandemi Covid-19 menggugah kesadaran betapa rentannya sistem kesehatan nasional.” Bamsoet mencontohkan,  nilai pasar global jarum suntik mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. Namun, alih-alih menjadi pemasok dunia, Indonesia malah menjadi pengimpor jarum suntik.

Di bidang pendidikan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengkhawatirkan dampak pandemi  terhadap kualitas pendidikan. Bamsoet mengungkapkan, impitan ekonomi dan keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan angka putus sekolah siswa sekolah dasar sebanyak 10 kali lipat dibandingkan 2019. 

“Pembatasan pembelajaran tatap muka jangan sampai  membuat generasi pembelajar  menjadi lost generation karena kehilangan fasilitas dan referensi akademi,” ucap dia.  

Ia menambahkan,  pandemi Covid-19 telah menggerus sektor perekonomian dan menyebabkan disrupsi ketenagakerjaan yang berdampak terhadap 21,32 juta tenaga kerja hingga Agustus 2021. Pandemi juga  menggoyahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga pertengahan  2021, sekitar 40 persen UMKM terpaksa tiarap  atau bahkan gulung tikar.

Sedangkan di bidang sosial, Bamsoet mengaku sangat miris dengan tingginya kasus  kejahatan seksual. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  2021, kata dia, dalam kurun waktu 2016 – 2020 jumlah kasus kejahatan seksual  meningkat 31 persen, dari 5.237 menjadi 6.872 kasus. “Menurut Komnas Perempuan, korban terbanyak pelecehan dan kekerasan seksual justru terdapat di lingkungan pendidikan." 

Ketua Umum GMKI Jefri Gultom mengapresiasi kebijakan hilirisasi batu bara, nikel, emas, serta pengembangan pariwisata  yang berpotensi  mendatangkan devisa. Ia  pun menilai paket kebijakan  seperti efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara,  bantuan sosial, insentif pajak, hingga kartu prakerja, berhasil memperbaiki ekonomi.

Jefri memberi catatan pada bidang pendidikan. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dia mengatakan,  memunculkan berbagai problem yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pemerintah harus serius membenahi sistem pendidikan nasional, agar tidak terjadi lagi ganti menteri, ganti kurikulum,"  Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns menimpali.

www.mpr.go.id

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/Bulan

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

Podcast, video dokumenter dan newsletter

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login


Reporter Tempo



Info Tempo 3/5

Sebelumnya Selanjutnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.