|
Yakinkah Anda kunjungan Raja Salman akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia?
|
||
| Ya |  |
|
| 25,7% | 440 | |
| Tidak Tahu |  |
|
| 65,2% | 1.114 | |
| Tidak |  |
|
| 9,1% | 155 | |
| Total | (100%) | 1.709 |
|
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo memenuhi janjinya. Sejumlah nama besar yang diduga terlibat korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terungkap dalam sidang dakwaan korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu, Kamis pekan kedua Maret lalu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa penuntut umum Irene Putri menyebutkan kedua terdakwa, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, memperkaya diri dan 76 orang lain serta enam korporasi hingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun. 161862580114 Dugaan korupsi proyek e-KTP bermula dari usul Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengubah sumber pembiayaan proyek, yang semula dari pinjaman hibah luar negeri menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni pada 2009. "Usul itu lantas dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR," kata Irene. Pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman agar usul proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan dan diikuti sejumlah uang oleh rekanan Kementerian Dalam Negeri, Andi Narogong. "Kesepakatan itu disetujui oleh Diah," ucap Irene. Diah Anggraeni adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri saat itu. Beberapa hari kemudian, Andi menemui Irman untuk mendapat kepastian mengenai "ijon" proyek e-KTP. Irman mengarahkan Andi untuk berkoordinasi dengan Sugiharto. "Pada kali itu, Andi dan Irman bersepakat mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar," ujar Irene. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memastikan 37 anggota Komisi II DPR menerima duit proyek pengadaan e-KTP. "Menurut konstruksi yang kami lihat begitu kenyataannya," katanya. Adapun juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengimbau penerima aliran dana dalam dugaan kasus korupsi proyek e-KTP mengembalikan dana tersebut. Hingga pertengahan Maret, tercatat 14 orang mengembalikan duit e-KTP kepada KPK. Mereka juga telah bersedia menjadi justice collaborator. Namun Febri menegaskan pengembalian duit tidak menghilangkan tindak pidana seseorang. Hasil jajak pendapat di Tempo.co menunjukkan sebagian besar responden tidak percaya Komisi Pemberantasan Korupsi berani mengusut hingga tuntas korupsi e-KTP. l
Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161862580114Jangan Lewatkan
InternasionalTrauma di Bilik SuaraTimor Leste menyelenggarakan pemilihan presiden putaran pertama. Fretilin dan CNRT, dua partai terbesar, mengajukan calon yang sama. 
InternasionalPertikaian demi Suara DiasporaPresiden Turki Erdogan menjawab larangan berkampanye bagi dua menterinya di Belanda dengan umpatan dan ancaman. Keuntungan buat rezim di Turki. 
InternasionalSelepas Putri Daegu PergiKursi Presiden Korea Selatan kosong setelah Mahkamah Konstitusi memakzulkan Park Geun-hye. Memicu perebutan kekuasaan antara kubu oposisi dan partai bekas penguasa.
Laporan UtamaKetimpangan dan Pertumbuhan yang MenyengsarakanPERTUMBUHAN ekonomi sering digadang-gadang sebagai senjata ampuh meningkatkan kesejahteraan, termasuk menghapuskan kemiskinan. Tak mengherankan bila pemimpin daerah dari provinsi hingga kabupaten atau kota di seluruh negeri ini umumnya fasih dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Inilah jargon ekonomi yang begitu populer di daerah. Kesuksesan pembangunan daerah umumnya diukur dengan pencapaian LPE yang tinggi. Hal ini, bila dipikir dengan cermat, sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Di era demokrasi, pemimpin daerah dipilih oleh mayoritas penduduk. Dengan kata lain, konstituen mereka adalah "orang kebanyakan" di daerah tersebut. Kepentingan masyarakat yang seharusnya diperjuangkan.
Laporan UtamaBeda Nasib karena Kurang GiziStunting tak hanya menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan ini juga menyuburkan kemiskinan. Perlu komitmen banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. 
Laporan UtamaBertani di Lahan SempitKegagalan transformasi struktural memperparah ketimpangan di Indonesia. Meninggalkan sektor pertanian, petani pergi ke kota untuk bekerja di sektor informal. Koefisien ketimpangan lahan sangat tinggi. Petani gurem menguasai lahan kurang dari setengah hektare. Sebanyak 13,57 juta petani bahkan tak memiliki lahan. 
Laporan UtamaYang Muda yang Berburu Karya SeniBeberapa tahun terakhir, muncul kelompok baru pembeli karya seni rupa. Sebagian besar masih muda. Mereka menganggap mengoleksi karya seni, meski harganya cukup mahal, adalah bagian dari gaya hidup. Konsumen baru seni itu terus tumbuh ketika Indonesia masuk daftar enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. 
Laporan UtamaSengsara di Dekat TambangInvestasi di sektor pertambangan tak lantas mengungkit status sosial masyarakat di sekitar wilayah konsesi. Bukannya membuka lapangan pekerjaan, tambang merenggut sumber rezeki masyarakat desa dari bertani dan meninggalkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, masyarakat terjebak jeratan utang kepada tengkulak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan meraup untung, penduduk di sekitar tambang batu bara malah buntung. 
Laporan UtamaGaya ’Wah’ Kaum BerlimpahDi tengah kelesuan perekonomian, penghuni puncak piramida kekayaan Indonesia masih mempertontonkan gaya hidup yang ”wah”. Mereka gemar menggeluti olahraga mahal, bepergian dengan jet pribadi, sampai menghamburkan uang di pusat belanja dunia. Menopang pertumbuhan konsumsi lapisan menengah ke atas. 
Laporan UtamaKarpet Merah untuk TaipanKelompok pengusaha papan atas mendapat kemudahan dalam pengembangan usaha. Berbagai fasilitas diberikan pemerintah, termasuk kemudahan perizinan dan penguasaan lahan dalam jumlah besar. Tak jarang kedekatan dengan kepala daerah menjadi jalan pintas untuk ekspansi. Di sektor perkebunan, pengusahaan lahan jutaan hektare menjadi monopoli segelintir pengusaha. Tak berbeda di industri properti, ketika mayoritas kepemilikan tanah dikuasai para pengembang besar. 
Laporan UtamaTerpuruk Jargon PertumbuhanPertumbuhan ekonomi tinggi tak menjamin ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin menyusut. Laju kesejahteraan penduduk di sejumlah kota yang tak seimbang menjadi salah satu pemicunya. Distribusi ekonomi yang tak merata itu dinikmati segelintir kelompok dari kalangan menengah atas. Ketimpangan ibarat persoalan abadi bagi kota besar di Indonesia. 
Laporan UtamaDi Bawah Bayang-bayangRasio ketimpangan cenderung turun dalam dua tahun terakhir. Namun pencapaian itu tak diikuti perbaikan perekonomian masyarakat kelas bawah. Daya beli mereka melemah. Gizi buruk pada ibu hamil, bayi, dan anak di bawah lima tahun menyuburkan kemiskinan. Di tengah situasi itu, pertumbuhan kelas atas lebih besar ketimbang kelas bawah. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan. 
HukumSiasat Pailit Pembobol KreditPerusahaan batu split membobol fasilitas kredit tujuh bank sebesar Rp 836 miliar. Ada keterlibatan orang dalam. 
HukumDeposito Bodong Cap KansasRatusan miliar rupiah duit nasabah Bank BTN dibobol jaringan yang berkomplot dengan orang dalam. Memanfaatkan kelalaian korban. 
OlahragaRegulasi Baru Penjegal MercedesDominasi tim Mercedes dalam tiga tahun terakhir dianggap dapat merusak citra Formula 1. Regulasi diubah agar lomba kian terbuka. 
KesehatanAkibat Olahraga BerlebihanOlahraga berlebihan bisa mengganggu kesuburan. Harus diperhatikan durasi yang pas. 
InvestigasiJalur Cepat Bertaruh NyawaBatam menjadi surga para penyelundup tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Persoalan Imigrasi yang tak pernah tuntas. 
InvestigasiPerbudakan di Kilang WaletPara pekerja Indonesia di perusahaan Albert Tei kerap menerima upah jauh di bawah standar. Terikat kontrak dan ancaman denda. 
InvestigasiJual-Beli Orang ke MalaysiaPRAKTEK lancung pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia masih terus terjadi. Data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 2.000 orang dari daerah itu menjadi korban perdagangan orang ke Malaysia sepanjang 2015-2016. Termakan iming-iming gaji besar, sebagian dari mereka pulang membawa luka, bahkan kehilangan nyawa. Anak-anak pun diincar untuk diperdagangkan. Mereka yang berstatus legal juga tak luput dari perbudakan. InvestigasiTempodanMalaysiakinisejak September 2016 menunjukkan jaringan penjual manusia tertata dari Malaysia hingga sejumlah daerah di Indonesia. Uang miliaran rupiah diguyurkan untuk merekrut pekerja ilegal, melibatkan juga para pemalsu identitas dan petugas imigrasi. Para pemain di negeri jiran itu masih tak tersentuh hukum. Laporan ini terselenggara atas kerja samaTempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited. 
FilmIslam yang Berbeda-bedaNurman Hakim mengangkat konflik antarkelompok Islam dalam sebuah drama percintaan. Berusaha menghapus stereotipe dan menekankan toleransi. 
SeniPantomim Usil YayuSena Didi Mime menampilkan lakon Mati Berdiri di Salihara. Riuh, energetik, dan usil. 
SeniDan Karna pun Terpanah...Kematian Karna dilukiskan Rury Nostalgia secara puitis dalam pertunjukan Padnecwara: Arka Suta. 
ObituariKiai Penyuka Kitab Al-HikamAchmad Hasyim Muzadi berpulang dengan setumpuk warisan luhur. Pesantren mahasiswa, dialog antariman, dan ketegasannya soal bentuk negara. 
NasionalCendana di Tengah Keriuhan PilkadaAnak-anak Soeharto memperingati 51 tahun Supersemar. Ahok dicoret dari daftar undangan. 
NasionalYang Hilang dalam DakwaanKPK yakin semua anggota Komisi II DPR menerima suap proyek KTP elektronik. Target pengusutan berikutnya. 
NasionalTangan Kanan Master AnggaranAndi Narogong disebut sebagai orang kepercayaan Setya Novanto. Bisa mengatur dan menentukan pemenang tender proyek pemerintah. 
NasionalKorupsi KTP Menggoyang BeringinSejumlah politikus mengembuskan isu pergantian Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Senior partai ikut turun gunung.
OpiniMenutup Celah Pembobolan BankBuruknya pengawasan membuat bank rentan dikelabui stafnya sendiri. Kepercayaan publik menjadi taruhan.
OpiniInstruksi Berlebihan GubernurGubernur Sumatera Barat memaksa petani menanami kembali sawahnya segera setelah panen. Berpotensi memicu konflik.
OpiniMemutus Rantai Perdagangan ManusiaPara bandar di Malaysia berperan penting dalam perdagangan tenaga kerja ilegal dari Indonesia. Kedutaan tak boleh pasif. 
|