Hukum 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kandidat Merah Pemimpin Komisi

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akan memilih sepuluh nama kandidat untuk disetorkan kepada Presiden Joko Widodo. Dua jenderal polisi, Firli Bahuri dan Antam Novambar, disebut-sebut berpeluang besar lolos. Catatan komisi antikorupsi tentang calon bermasalah diabaikan.

i Kandidat Merah Pemimpin Komisi/Tempo/Kendra Paramita
Kandidat Merah Pemimpin Komisi/Tempo/Kendra Paramita

RAPAT Dewan Pertimbang-an Pegawai Komisi Pemberan-tasan Korupsi pada 17 Mei lalu itu berakhir dengan kesepakatan bulat. Mereka memutuskan Deputi Penindakan Inspektur Jenderal Firli Bahuri telah melanggar kode etik pegawai.

Menurut risalah rapat tersebut yang salinannya diperoleh Tempo, Firli bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi—kerap disapa Tuan Guru Bajang—dalam sebuah pertandingan tenis di Mataram pada Ahad, 13 Mei 2018. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan keputusan rapat Dewan Pertimbangan Pegawai itu. “Apa yang dilakukan dia termasuk pelanggaran berat,” kata Saut kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus lalu.

Nama Muhammad Zainul Majdi muncul dalam pusaran dugaan kasus korupsi divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang tengah ditelusuri komisi antikorupsi. Saat itu Zainul Majdi menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, sedangkan Firli menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Nusa Teng-gara Barat sebelum bertugas di KPK.

Dewan Pertimbangan Pegawai, seperti tertuang dalam catatan itu, menduga pertemuan tersebut direncanakan. Sehari sebelumnya, Firli dan Tuan Guru Bajang bertemu di salah satu pesantren di sekitar Mataram. Keduanya menjadi tamu kehormatan dan duduk di barisan depan para tamu pesantren.


Firli membantah adanya pertemuan itu saat diperiksa tim Pengawasan -Internal KPK pada Maret 2019. Ia baru mengakui bertemu dengan Tuan Guru Bajang setelah tim Pengawasan menayangkan rekaman video dan foto-foto di kedua acara. Video dan foto-foto itu memperlihatkan suasana keakraban antara Firli dan Tuan Guru Bajang. “Firli tak terlihat menghindari pertemuan itu,” begitu salah satu bunyi risalah rapat tersebut.

161813333478

Pertemuan itu kembali terungkap ketika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menggelar uji publik untuk jenderal bintang dua yang kini menjadi Kepala Polda Sumatera Selatan tersebut. Bersama 19 kandidat lain, ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012 ini mengikuti tahapan uji publik seleksi pemimpin KPK.

Dalam uji publik calon pemimpin KPK, Selasa, 27 Agustus lalu, Panitia Seleksi menanyakan soal tudingan pelanggaran etik Firli Bahuri ini, termasuk pertemuan dia dengan Tuan Guru Bajang. Kepada Panitia Seleksi, Firli mengaku bertemu dengan Tuan Guru Bajang, tapi ia membantah berhubungan lebih lanjut dengan pria yang saat itu merupakan politikus Partai Demokrat tersebut.

Bekas Wakil Kepala Polda Jawa -Tengah ini mengklaim sudah mendapatkan izin -pemimpin KPK pergi ke Mataram. Ke-da-tang-annya untuk menghadiri pelantikan petinggi tentara di sana. Firli menyebutkan sudah menjelaskan duduk perkara pertemuan itu kepada atasan. “Pimpinan sudah menyatakan saya tak melanggar kode etik,” ujarnya.

TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Penasihat KPK, Muhammad Tsani Annafari, membantah pernyataan Firli. Ia memastikan Dewan Pertimbangan Pegawai menyimpulkan Firli telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Namun Dewan Pertimbangan belum memberikan hukuman kepada Firli karena ia ditarik ke Markas Besar Kepolisian RI. “Ada hal lain yang membuat proses itu tak tuntas,” ucap Tsani kepada wartawan, Kamis, 29 Agustus lalu.

Seorang pegawai lembaga hukum yang mengetahui proses rapat kode etik Firli Bahuri menjelaskan berkas dugaan pelang-garan Firli sebenarnya sudah lama rampung. Pemimpin KPK tinggal mengeksekusi hukuman untuk Firli. Namun berkas-berkas yang disimpan dalam map kuning itu tak kunjung ditandatangani kelima pemimpin sampai hari terakhir Firli di KPK. Berkas itu juga menjadi spesial karena sa-ngat tersembunyi. “Tidak tersimpan dalam arsip resmi KPK,” katanya.

Komisi antikorupsi sudah menyerahkan informasi ini ketika Panitia Seleksi hendak memutuskan kandidat yang lolos seleksi penilaian profil pada Jumat, 23 Agustus lalu. Deputi Pengawasan Internal dan Peng-aduan Masyarakat Herry Muryanto yang mempresentasikan catatan Firli itu di depan anggota Panitia Seleksi. “Semua sudah kami sampaikan kepada Panitia Seleksi,” ujar Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK.

Catatan tidak sedap itu tak membuat Firli Bahuri terpental dari bursa calon. Namanya masuk 20 kandidat yang diumumkan ke publik lolos ke tahap berikutnya. “Catatan itu kami perlakukan sebatas masukan. Ada juga masukan lembaga lain yang perlu kami pertimbangkan,” kata Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih.

Selain tuduhan pelanggaran kode etik, ada catatan lain dari Dewan Pertimbang-an Pegawai KPK untuk Firli Bahuri. Beberapa bulan setelah dilantik menjadi Deputi Penindakan, Firli terekam bergegas keluar dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan mobil pribadi. Menurut dokumen catatan kepada Panitia Seleksi, Firli meluncur ke salah satu hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. “Firli sendirian menuju lantai atas hotel,” demikian menurut catatan tersebut.

Firli ketika itu tengah menanti rombong-an tokoh partai politik yang lambang partainya berwarna merah dan seorang kepala lembaga negara non-pemerintah yang namanya pernah tersangkut kasus di KPK. Saat itu Firli bersama jenderal bintang dua polisi, yang juga mengikuti seleksi calon pemimpin KPK. Ketika rombongan sampai, Firli mencium tangan tokoh partai politik itu. Mereka masuk ke restoran Jepang dan menikmati makan malam di sana. Selain di restoran Jepang, seluruh pertemuan itu terekam kamera pengawas atau CCTV.

Pertemuan itu menjadi catatan kedua Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Dewan Pertimbangan sudah mengklarifikasi pertemuan itu dengan Firli Bahuri. Menurut Firli, pertemuan itu untuk merayakan hari ulang tahun sang tokoh politik. Namun tanggal pertemuan dan ulang tahun si tokoh berbeda jauh.

 

Saut Situmorang mengakui ada pertemu-an Firli dengan rombongan tokoh partai politik. Namun ia menyebutkan pertemuan itu tak relevan dengan pelanggaran berat dari pertemuan dengan Muhammad Zainul Majdi. Orang-orang yang ditemui Firli tak berkaitan dengan kasus yang te-ngah ditangani KPK. “Pertemuan itu menjadi warning saja,” ujar Saut.

Saat ditanyai wartawan tentang pelbagai tuduhan itu setelah menjalani uji publik calon pemimpin KPK, Firli Bahuri memilih tak banyak menjawab. Ia hanya berjanji akan berjuang memberantas korupsi jika terpilih sebagai pemimpin KPK. Firli juga berjanji menjadi pemimpin teladan jika terpilih. “Ikan selalu busuk dari kepala, bukan ekornya,” katanya.

ANTARA/Aprillio Akbar

SELAIN menyampaikan langsung rekam jejak kandidat melalui Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Herry Muryanto, Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan hasil penelusuran rekam jejak 40 kandidat yang ketika itu lolos menjalani tes psikologi. “Kami mengirimkannya lewat surat elektronik atau e-mail,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Dalam catatan itu, KPK memberi dua tanda merah dan hitam untuk para kandidat. Tanda merah menunjukkan kandidat memiliki rekam jejak tak sedap, sedangkan tanda hitam menunjukkan calon dianggap lebih baik. “Merah itu artinya perlu menjadi perhatianlah,” katanya.

Menurut dokumen yang diperoleh Tempo, misalnya, pertemuan Firli Bahuri dan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang diketik dengan warna merah. Tapi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK justru mengabaikan catatan tersebut. “Nama-nama yang mendapat catatan merah masih tetap muncul saat pengumuman 20 peserta lolos seleksi berikutnya,” ujar Saut.

Antam Novambar juga mendapat catatan merah. Menurut dokumen rekam jejak untuk Panitia Seleksi yang diperoleh Tempo, Antam diduga pernah mengancam akan membunuh Direktur Penindakan KPK Komisaris Endang Tarsa pada Februari 2015. Peristiwa itu terjadi di restoran McDonald’s di Ciledug, Tangerang, Banten.

Antam memaksa Endang menjadi saksi di sidang praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Budi kala itu berpangkat komisaris jenderal dan menjabat Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka rekening mencurigakan. Endang diminta menyatakan bahwa penetapan tersangka calon Kepala Polri yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat itu dilakukan atas desakan Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya, Bambang Widjojanto.

Seorang mantan petinggi lembaga penegak hukum mengatakan ancaman itu terekam kamera CCTV. Antam terlihat menggebrak meja dengan pistol. Esok hari setelah pertemuan, Antam juga menyampaikan ancaman itu kepada Endang lewat telepon. Yang tidak diketahui Antam, pembicaraan itu menggunakan pengeras suara dan didengar oleh petinggi KPK lain. “Ada juga rekamannya,” ucap mantan petinggi lembaga penegak hukum itu.

Antam tak menjawab pesan pendek dan panggilan telepon. Ia juga tak terlihat seusai bubar salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Markas Besar Polri, 30 Agustus lalu. Seorang pegawai di gedung Badan Reserse Kriminal mengaku tak melihat Antam dalam beberapa hari terakhir ini.

Panitia Seleksi menanyakan soal teror ke-pada Endang Tarsa saat Antam mengikuti uji publik calon pemimpin KPK. Di forum itu, Antam me-ngatakan tidak pernah meng-ancam Endang. Pertemuan itu terjadi atas permintaan Endang, yang -mengaku memiliki informasi tentang Budi Gunawan. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal ini menyatakan tak mungkin ia mendaftar sebagai calon pemimpin KPK jika pernah meng-ancam Direktur Penindakan KPK. “Kalau saya salah, orang gila itu kalau saya masuk ke sana. Betul, enggak?” ujar Antam saat menjalani uji publik pada Selasa, 27 Agustus lalu.

Pertanyaan Panitia Seleksi itu sempat menghangatkan suasana uji publik. Suara Antam sesekali terdengar meninggi saat menjelaskan soal ancaman itu. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih berkali-kali mencoba menenangkan Antam. “Jangan marah, Pak. Tenang,” ucap Yenti kepada Antam dalam forum itu.

Firli Bahuri dan Antam Novambar juga memiliki rekam jejak tak apik dalam hal pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK. Menurut dokumen yang diserahkan kepada Panitia Seleksi, Firli tak pernah menyetorkan laporan harta kekaya-an penyelenggara negara (LHKPN) sejak 2002 hingga 2016. Pada 2002, ia menjabat Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah. Adapun Antam tercatat tiga kali tak melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Firli membantah jika disebut tak patuh menyetorkan LHKPN. “Saya patuh,” ujarnya. Hal serupa dikatakan Antam. “Saya lapor LHKPN,” tuturnya.

Selain Antam dan Firli, ada empat kandidat yang namanya ditandai merah oleh KPK. Mereka tercatat sebagai calon yang tidak menyetorkan LHKPN, melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai penye-lenggara, menggunakan fasilitas dinas, dan jarang menyetorkan surat pemberitahuan pajak. Keempatnya berprofesi sebagai jaksa, dosen, dan anggota kepolisian.

Gelombang penolakan ini disuarakan sejumlah kalangan melalui forum diskusi hing-ga demonstrasi sepanjang pekan lalu. Kalangan yang menolak dari pegiat antikorupsi, mahasiswa, bekas pemimpin KPK, hingga sejumlah tokoh nasional. Tokoh tersebut, misalnya, istri presiden keempat Abdurrah-man Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan bekas Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

“Ada calon pemimpin KPK tidak memenuhi kriteria tapi diloloskan Panitia Seleksi,” ujar Sinta. Bahkan di media sosial, sampai pekan lalu, sedikitnya 74 ribu orang meneken petisi agar Presiden mencoret calon bermasalah.

Kandidat Merah Pemimpin Komisi/TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

SENIN pekan ini, 2 September, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akan memutuskan sepuluh nama. Pada hari yang sama, Panitia Seleksi akan menyerahkan nama-nama itu kepada Presiden Joko Widodo. Sepuluh nama ini selanjutnya akan diserahkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat buat menjalani fit and proper test untuk disaring menjadi lima kandidat terpilih. “Tak akan kami umumkan. Tapi nanti terserah Presiden,” ujar Ketua Panitia -Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih.

Menurut seseorang yang dekat -dengan kepolisian dan KPK, dua jenderal polisi sudah dipersiapkan jauh hari untuk lolos hing-ga ke meja Presiden. Mereka adalah Firli Bahuri dan Antam Novambar. Antam, kata dia, yang paling ngotot bisa lolos karena bakal pensiun dari kepolisian tahun ini.

Sejumlah pegiat antikorupsi, bekas pemimpin KPK, dan penegak hukum di KPK mengaku mendapat informasi ada sepuluh nama yang disiapkan untuk dibawa ke meja Presiden. Lima nama besar, menurut dia, skenarionya adalah dua polisi, satu jaksa, satu hakim atau bekas hakim, dan aktivis antikorupsi atau dosen. “Nama Antam dan Firli di urutan pertama,” ucap sejumlah sumber tersebut.

Sepuluh nama itu adalah Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Inspektur Jenderal Antam Novambar, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto, -Sujanarko, Brigadir Jenderal Sri Handa-yani, I Nyoman Wara, dan Jasman Panjaitan. -Johanis dan Jasman berasal dari kejaksaan. I Nyoman Wara saat ini berstatus -auditor -Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, Luthfi adalah aktivis antikorupsi merangkap dosen di Malang, Jawa Timur.

Nama-nama ini juga sinkron dengan paket calon pemimpin KPK yang diinginkan DPR. “Saya berharap pemimpin KPK nanti berasal dari ketiga unsur dari penegak hukum ditambah akademikus, praktisi, pegiat antikorupsi, ahli keuangan negara, akuntan, dan ahli manajemen keuangan,” kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sa-ni.

MUSTAFA SILALAHI, LINDA TRIANITA, ANTON APRIANTO

Reporter Mustafa Silalahi - profile - https://majalah.tempo.co/profile/mustafa-silalahi?mustafa-silalahi=161813333478



Hukum 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.