Tambang Terlarang Perusahaan Setya - Hukum - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tambang Terlarang Perusahaan Setya

Izin tambang emas perusahaan Setya Novanto di Bengkulu dan Sumatera Selatan diduga menabrak sejumlah aturan. Banyak diberi kemudahan pemerintah pusat.

i Tambang Terlarang Perusahaan Setya
Tambang Terlarang Perusahaan Setya

Liputan ini terselenggara berkat kerja sama Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.

Sauri Dianto tak pernah menyangka sebagian besar wilayah desanya kini sudah berstatus kawasan tambang emas PT Perisai Prima Utama. Kepala Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, itu baru menyadari saat Tempo bertanya kepadanya. ”Kami tidak tahu karena tidak pernah ada sosialisasi soal itu ke sini,” kata Sauri, Rabu pekan lalu. ”Tidak ada penanda itu lahan tambang.”

Tempo mengetahui sebagian besar wilayah Karang Agung yang luasnya sekitar 500 hektare sudah menjadi kawasan tambang emas Perisai Prima setelah mengecek langsung ke lapangan. Pengecekan ini dilakukan bersama peneliti Yayasan Auriga Nusantara, lembaga non-pemerintah di bidang pelestarian lingkungan, Supintri Yohar, pada Januari lalu.

Proses pengecekan mengacu pada titik koordinat izin usaha pertambangan (IUP) Perisai Prima yang diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, 13 Oktober tahun lalu. Selanjutnya titik koordinat itu disesuaikan dengan posisi di lapangan menggunakan aplikasi GPS Essentials, sistem navigasi berbasis satelit.


Selain di Karang Agung, pengecekan dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dan Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasilnya, sebagian besar wilayah kedua kecamatan masuk area izin tambang Perisai Prima. Namun lokasi keberadaan tambang emas ini tak tercium penduduk setempat. ”Kami sama sekali tidak pernah mendengar dan mendapat informasi soal tambang itu,” ujar Pariyanto, Kepala Desa Pagar Jati, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu M. Solehan mengatakan, jika benar izin tambang perusahaan itu melingkupi permukiman penduduk, pihaknya tak bisa berbuat banyak karena pemerintah pusat yang menerbitkan IUP perusahaan. ”Silakan tanya ke Kementerian ESDM saja,” katanya, beberapa bulan lalu.

Anak sungai yang mengalir ke Air Terjun Geluburan, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu.

Masalah lain adalah sebagian besar area tambang emas Perisai Prima ternyata berada di kawasan hutan lindung Bukit Sanggul, yang membentang di dua provinsi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Tempo sempat mengecek titik koordinat IUP Perisai Prima di pinggiran hutan lindung Bukit Sanggul hanya untuk membuktikan area tambang perusahaan memang berada di dalam hutan lindung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bengkulu Agus Priambudi mengakui sebagian besar kawasan tambang Perisai Prima masuk kawasan hutan lindung. Jauh di bawah tanah area hutan lindung ini membentang cekungan air tanah Muara Duo-Curup, yang menjadi sumber mata air sungai-sungai di Bengkulu dan Sumatera Selatan. ”Bisa merusak hutan lindung dan mengganggu cadangan air jika ada penambangan emas di situ,” ucap Agus.

Perkebunan rakyat di pinggiran hutan lindung Bukit Sanggul di Kecamatan Ulu Manna, Bengkulu Selatan.

Agus mengatakan lembaganya belum bersikap karena tidak ada permohonan permintaan rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Perisai Prima. Dinas Lingkungan Hidup, kata dia, pernah satu kali menerima surat permintaan peta indi-katif penundaan pemberian izin baru -(PIPPIB) dari Perisai Prima. Saat stafnya mengecek area yang dimintakan peta indikatif, -ternyata area Perisai Prima positif berada dalam kawasan hutan lindung. ”Kalau berada dalam PIPPIB, kawasan hutan itu tidak bisa dilepas,” ujarnya.

Direktur Perencanaan Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kustanta Budi Prihatno, mengatakan Perisai Prima juga pernah bermohon peta indikatif ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Selatan. Informasi itu diperoleh karena mereka meminta pendapat kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dua tahun lalu. ”Mereka bertanya bagaimana menyikapi karena PT Perisai terkena PIPPIB,” ucapnya. Ia menjawab bahwa Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan aturan tidak merekomendasikan jika masuk wilayah PIPPIB.

Kepala Bidang Pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu M. Solehan.

Berbagai temuan itu tidak bisa dikonfirmasikan kepada Perisai Prima Utama. Tempo tak menemukan kantor perusahaan di dua alamatnya, di Bengkulu dan Jakarta. Perisai Prima sudah tidak berkantor lagi di Jalan Bts Area Bengkulu SC-1 dan di lantai 22 Equity Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.

Direktur Perisai Prima Utama, Sujono Hadi Sudarno, juga tidak membalas permintaan konfirmasi Tempo baik lewat surat, telepon, maupun pesan WhatsApp. Kuasa hukum Perisai Prima, Akhmad Muthosim, pun enggan berkomentar. ”Untuk konfirmasi yang Bapak minta, silakan menghubungi Perisai Prima Utama,” kata Akhmad lewat e-mail, Kamis pekan lalu.

URUSAN tumpang-tindih kawasan tambang emas PT Perisai Prima Utama dan PT Energi Swa Dinamika yang makin runyam membuat Setya Novanto turun gelanggang menyelesaikan masalah itu. Awalnya masalah ini dipercayakan kepada Sujono Hadi Sudarno, direktur perusahaan. Tapi persoalannya makin rumit setelah Energi Swa Dinamika mengadu ke Ombudsman RI, awal tahun lalu. Saat itu Setya menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia saat ini menghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, karena menjadi terpidana 15 tahun kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Jejak Setya di perusahaan ini terdeteksi dari kepemilikan saham perseroan. Pemilik mayoritas saham Perisai Prima adalah Rheza Herwindo, putra sulung Setya. Saat dimintai konfirmasi, Setya menampik soal ini. Rheza, yang pernah dimintai konfirmasi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, tak menjawabnya. Dua pengacara Setya, Maqdir Ismail dan Rudi Alfonso, mengatakan tidak mengetahui urusan tambang itu. ”Saya jadi pengacara Pak Novanto untuk perkara e-KTP saja,” ucap Maqdir.

Dua orang yang mengetahui cerita ini mengatakan Setya mengutus Sujono untuk melobi Direktur Utama PT Energi Swa Dinamika Herman Hidayat. Salah satu permintaan Sujono kepada Herman adalah Energi Swa Dinamika mengundurkan diri dari eksplorasi tambang emas di Kabupaten Seluma, Bengkulu.

Sujono juga mempertemukan Setya dan Herman dua kali di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan di kediaman Setya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tawaran Setya kepada Herman tetap sama: meminta Energi Swa Dinamika mundur dari rencana penambangan emas di Seluma. ”Pak Herman menolak tawaran itu,” kata pria yang mengetahui hal ini.

Herman, yang dimintai konfirmasi, membenarkan dua kali bertemu dengan Setya. ”Yang mengatur Dirut PPU bernama Sujono,” ujarnya, beberapa bulan lalu.

Setya, yang dimintai konfirmasi, membantah pertemuan ini. ”Enggak ada,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sedangkan Sujono sama sekali tidak membalas konfirmasi Tempo lewat surat, telepon, dan pesan WhatsApp.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri sudah lama mengetahui urusan tumpang-tindih area tambang kedua perusahaan ini. Kementerian pun pernah memberikan surat teguran kepada Perisai Prima tiga kali pada 23 Agustus dan 30 Desember 2016 serta 10 April 2017. Tapi teguran itu tak pernah dipenuhi Perisai Prima sampai Energi Swa Dinamika mengadu ke Ombudsman.

Komisioner Ombudsman, Laode Ida, mengatakan lembaganya menyikapi laporan itu dengan memanggil Kementerian ESDM, pemerintah Bengkulu dan Sumatera Selatan, serta pimpinan Perisai Prima dan Energi Swa Dinamika. Om-budsman menerbitkan rekomendasi yang isinya meminta Kementerian Energi menciutkan area tambang Perisai Prima. ”Rekomendasi itu untuk PT Energi Swa Dinamika yang melapor ke kami,” tutur Laode, Selasa pekan lalu.

Rekomendasi Ombudsman lantas disikapi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dengan mengubah IUP Perisai Prima Utama yang sebelumnya diterbitkan Menteri Energi, Oktober tahun lalu. Isi perubahan itu adalah menciutkan lokasi tambang perusahaan dari 95.000 hektare menjadi 64.900 hektare.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan tidak mengingat lagi secara detail urusan Perisai Prima tersebut. ”Coba Anda diskusi dengan Direktur Mineral atau Kasubditnya,” kata Bambang. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengaku belum mengetahui persoalan itu. ”Sedang kami pelajari,” ujarnya.

Di luar urusan tumpang-tindih lahan, izin tambang Perisai Prima juga diduga melanggar Pasal 37 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini mengatur, menteri memberikan IUP kepada perusahaan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati setempat. Aturan ini yang diabaikan Kementerian ESDM saat memberikan IUP eksplorasi kepada Perisai Prima Utama pada 2014.

Izin Lancung Tambang Emas

Bupati Seluma dan Bupati Bengkulu Selatan sebenarnya telah mencabut pencadangan wilayah untuk Perisai Prima tiga tahun sebelum Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik, meneken IUP eksplorasinya. Sesuai dengan dokumen yang diperoleh Tempo, Kementerian ESDM mengetahui -pencabutan itu karena mendapat pemberitahuan dari bupati kedua daerah. Bahkan Bambang Gatot Ariyono menanggapi pencabutan itu dengan bersurat kepada Bupati Seluma dan Bupati Bengkulu Selatan pada 4 April 2011.

Menurut Laode Ida, sesuai dengan aturan, jika rekomendasi daerah sudah dicabut, rekomendasi tersebut tidak bisa lagi dijadikan landasan menerbitkan izin tambang. ”Penciutan wilayah PT Perisai Prima Utama tidak berarti dugaan pelanggaran pemberian IUP sudah beres,” kata Laode.

RUSMAN PARAQBUEQ

 

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-30 03:26:59


Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB