Hukum 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ke PN Kalah, ke PTUN Salah

Memerkarakan pemilihan kepala daerah ternyata sulit. Jadi, pemilihan gubernur yang menyimpang dan berbau suap tak mungkin dikoreksi?

i
REFORMASI boleh bergulir, Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun telah diperbarui. Toh, proses pemilihan kepala daerah, mulai wali kota, bupati, sampai gubernur, di berbagai daerah tak banyak berbeda dengan praktek gaya lama semasa Orde Baru. Proses pemilihan itu tetap diwarnai isu suap dan tuduhan menyimpang dari ketentuan hukum. Berdasarkan pemantauan Indonesian Corruption Watch, menurut koordinatornya, Teten Masduki, fenomena memprihatinkan itu setidaknya terjadi pada pemilihan gubernur di Bengkulu, Sumatra Barat, dan Kalimantan Tengah. Demikian pula pada penentuan Wali Kota Medan dan Depok, Jawa Barat. Bila kejadian semacam itu terus merebak, bagaimana mungkin kepala daerah dari proses pemilihan yang tak bersih bisa menyejahterakan masyarakat daerahnya? Padahal, dengan kampanye otonomi daerah yang selalu didengungkan, daerah kini harus mampu membangun sendiri tanpa boleh tergantung lagi pada subsidi pusat. Untuk itu, mestinya proses pemilihan kepala daerah yang bermasalah bisa dikoreksi. Tapi, bagaimana cara memperbaikinya? Melalui jalur hukum ternyata tak gampang. Katakanlah perkara pemilihan kepala daerah lantas diajukan ke pengadilan negeri (PN) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum). Toh, akan kalah. Sebab, PN tak bisa menguji beleid (kebijakan) eksekutif tentang pengangkatan sang kepala daerah. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hasilnya juga setali tiga uang. Soalnya, PTUN hanya bisa mengadili keputusan eksekutif, bukan keputusan legislatif—maksudnya keputusan DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah. Contohnya, putusan PTUN Ujungpandang pada Maret 1999, yang menolak pembatalan keputusan DPRD Sulawesi Tenggara tentang nama lima calon gubernur Sulawesi Tenggara. Vonis serupa juga diketuk PTUN Padang pada perkara penentuan lima nama calon Wali Kota Madya Padangpariaman. Memang, PTUN Bengkulu pada Senin dua pekan lalu membuat terobosan baru dengan membatalkan keputusan DPRD setempat yang memenangkan Hasan Zein sebagai Gubernur Bengkulu. Menurut PTUN, proses pemilihan itu tak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebab, panitia pemilihannya dipimpin anggota DPRD, bukan Ketua DPRD. Selain itu, jangka waktu pemerasan lima nama calon gubernur menjadi tiga nama oleh Menteri Dalam Negeri telah melampaui batas waktu yang diperkenankan. Sekalipun demikian, Hasan Zein, 58 tahun, yang kini sibuk mengurusi bencana alam gempa bumi di Bengkulu, belum menanggalkan jabatannya. Itu karena DPRD Bengkulu menyatakan banding atas vonis tadi. Nasib serupa juga dialami Wali Kota Bandung, Kolonel Aa Tarmana. Padahal, pada 7 Januari 2000, PTUN Bandung telah menganulir keputusan DPRD Bandung yang memenangkan Aa sebagai Wali Kota Bandung. Tentu saja dua putusan itu belum bisa menjadi yurisprudensi. Tak aneh bila beberapa lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Tengah kini menempuh jalur hukum alternatif, yakni gugatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Mereka menuntut pembatalan keputusan DPRD Kalimantan Tengah yang menetapkan 14 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Alasannya, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pasangan calon gubernur dan wakil seharusnya maksimum tiga pasang. Sebanyak 14 pasang calon gubernur dan wakilnya itu, pada 20 Januari 2000, telah digodok DPRD Kalimantan Tengah. Hasilnya, pasangan Asmawi Agani dan Nahson Taway terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Tapi, selain dianggap menyalahi aturan, proses kemenangan Asmawi-Nahson pun disinyalir berpolitik uang. Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Ahmad Fawzy, membantah keras tuduhan itu. "Tipis kemungkinan para anggota DPRD disuap. Proses pemilihan itu berlangsung tiga tahap secara nonstop pada hari itu juga," katanya. Mestinya dugaan suap itu diusut tuntas. Yang jelas, upaya mengoreksi proses pemilihan kepala daerah masih menimbulkan kesimpangsiuran. Pensiunan hakim PTUN, Benyamin Mangkoedilaga, berpendapat bahwa perkara semacam itu bisa digugat ke PTUN. Tapi, yang digugat bukan keputusan DPRD, melainkan keputusan eksekutif yang mengangkat sang kepala daerah, misalnya keputusan presiden untuk gubernur. Dengan catatan, bila gugatannya berdasarkan dugaan suap, gugatan itu baru bisa ditangani PTUN setelah ada putusan PN tentang delik suapnya. Panjang lagi, kan? Happy. S., J. Samosir (Bengkulu) dan Almin Hatta (Banjarmasin)

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161865747045



Hukum 2/4

Sebelumnya Selanjutnya