Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gugatlah Daku Kau Kujerat

Kepolisian menetapkan Sadikin Aksa sebagai tersangka pidana perbankan. Ditengarai sebagai pukulan balik atas kemenangan Bosowa di pengadilan.

i Sadikin Aksa, di kantor Bosowa, Jakarta, April 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Sadikin Aksa di kantor Bosowa, Jakarta, April 2014. TEMPO/Tony Hartawan
  • Penetapan tersangka Sadikin Aksa menjadi babak baru kisruh peralihan pemegang saham pengendali Bukopin. .
  • Sigi disinyalir sebagai pukulan balik OJK kepada Bosowa yang menggugat keputusan tahun lalu di PTUN Jakarta.
  • Drama penyelamatan Bukopin diwarnai gejala penolakan pemegang saham lama terhadap masuknya calon pengendali baru. .

KINERJA saham Bank Bukopin yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia menjadi sinyal telah pulihnya kepercayaan pasar terhadap bank ini. Pada Jumat, 19 Maret lalu, perdagangan BBKP—kode saham Bukopin—ditutup di harga Rp 520 per lembar, naik hampir lima kali lipat dibanding tepat setahun lalu.

Cerita suram tentang Bukopin pelan-pelan memang lesap setelah kendali perusahaan beralih sepenuhnya dari PT Bosowa Corporindo ke tangan KB Kookmin Bank, lembaga keuangan asal Korea Selatan dengan aset senilai Rp 4.745 triliun, pada akhir Agustus 2020. Bank yang telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk itu tak lagi mengalami penarikan dana nasabah besar-besaran seperti pada awal tahun lalu. Yang terpenting, Kookmin masuk tak hanya dengan menambah kepemilikan sahamnya di Bukopin, tapi juga memberikan kucuran likuiditas yang jika keduanya ditotal mencapai Rp 11,2 triliun.

Tapi ontran-ontran belum selesai. Kehebohan baru datang setelah Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mengumumkan Sadikin Aksa, mantan Direktur Utama Bosowa Corporindo, sebagai tersangka dugaan tindak pidana perbankan. Kasus ini bermula dari perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan pada 9 Juli 2020 yang berisi seruan agar Bosowa menyerahkan hak suaranya kepada tim asistensi teknis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rencana pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bukopin. “Tapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Helmy Santika, Kamis, 11 Maret lalu.


Sadikin diduga melanggar Pasal 54 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun penjara. Penyidikan kasus ini di Bareskrim Polri akan mengiringi proses gugatan Bosowa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang bisa menjadi kerikil baru dalam peralihan pemegang saham pengendali Bukopin.

162444676241

•••

GUGATAN yang dilayangkan PT Bosowa Corporindo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mempersoalkan Surat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.02/2020 tertanggal 24 Agustus 2020. Surat ini berisi hasil penilaian kembali OJK terhadap status Bosowa sebagai pemegang saham pengendali Bukopin.

OJK memutuskan Bosowa tidak lulus penilaian sebagai pemegang saham lembaga jasa keuangan. Bosowa dilarang menjadi pemegang saham pengendali lembaga jasa keuangan. Hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham Bukopin pun dicoret. Bosowa juga diwajibkan melepas seluruh sahamnya di Bukopin paling lambat setahun sejak keputusan OJK itu diterbitkan.

Pada 18 Januari lalu, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Bosowa. Majelis hakim memerintahkan OJK menunda pelaksanaan Surat KDK Nomor 64/KDK.02/2020 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap. OJK telah menyatakan mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut. Selama proses di pengadilan berlanjut, Bosowa semestinya dalam posisi di atas angin.

Tapi rupanya kemenangan awal Bosowa, kelompok usaha yang didirikan Muhammad Aksa Mahmud—ipar mantan wakil presiden Jusuf Kalla—itu belum berarti apa-apa. Penetapan tersangka Sadikin Aksa ditengarai hanya sebagai langkah untuk menempeleng balik Bosowa menggunakan tangan Badan Reserse Kriminal Polri.

Tak banyak reaksi yang keluar dari keluarga Aksa. Abang Sadikin, Erwin Aksa, yang duduk sebagai Komisaris Utama Bosowa Corporindo, kali ini lebih kalem. Ia tak selantang tahun lalu, ketika OJK terus mendorong perubahan pemegang saham pengendali Bukopin yang tersandung masalah permodalan. “Semua informasi terkait dengan Sadikin dari Mabes Polri saja,” kata Erwin lewat pesan WhatsApp, Kamis, 18 Maret lalu.

Tapi pembicaraan di lingkaran keluarga Aksa tentang status tersangka Sadikin bukannya tak ada. Seseorang yang dekat dengan keluarga ini mengungkapkan, penetapan tersangka tersebut sudah diprediksi jauh hari. Pasalnya, berbarengan dengan bergulirnya gugatan Bosowa terhadap OJK di PTUN Jakarta, pemeriksaan Sadikin dimulai. “Ditanya biasa-biasa saja waktu itu,” ucap sumber Tempo tersebut. “Nongol lagi kasus ini.”

Markas Besar Polri membenarkan kabar bahwa pihaknya telah meminta keterangan 22 orang dalam kasus baru yang menjerat Sadikin. Saksi itu berasal dari OJK, Bukopin, tim asistensi teknis BRI, dan Bosowa Corporindo. Ada juga saksi dari Kookmin Bank dan Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo), dua pemegang saham lain Bukopin.

Sadikin sempat tidak datang dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka pada Senin, 15 Maret lalu. Keponakan Jusuf Kalla itu akhirnya datang pada pemanggilan kedua, Kamis, 18 Maret. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan penyidik mengejar Sadikin dengan 53 pertanyaan selama 10 jam.

Dua pejabat yang mengetahui perkara ini menuturkan, OJK sebetulnya tidak ingin mempidanakan Sadikin ataupun Bosowa. Tapi keputusan Bosowa menggugat Surat KDK Nomor 64/KDK.02/2020 mengubah sikap para petinggi di lembaga pengawas keuangan dan perbankan tersebut. OJK langsung melayangkan berkas yang sebelumnya mereka sigi kepada Bareskrim Polri.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo tidak membantah ataupun mengiyakan ketika dimintai konfirmasi tentang perubahan sikap lembaganya. “Semua pihak memiliki hak yang sama di mata hukum,” ujar Anto lewat pesan WhatsApp, Jumat, 19 Maret lalu. “Pertimbangan pengajuan proses ini juga sudah melalui beberapa tahap.”

•••

KEKISRUHAN di Bukopin bermula pada 2020. Tak kunjung memiliki pemegang saham pengendali sejak 2018, bank yang didirikan sejumlah koperasi pada 1970 itu mengalami penarikan dana besar-besaran oleh para nasabahnya. Likuiditas bank yang sudah tipis makin mengkeret di masa pandemi, hingga Bank Indonesia sempat mengenakan sanksi terhadap Bukopin berupa larangan ikut serta dalam layanan kliring pada medio Mei tahun lalu.

Pembahasan panjang rencana penyelamatan Bukopin melibatkan semua pemegang saham Bukopin, yaitu Bosowa, Kookmin, pemerintah RI, dan Kopelindo. Dalam proses yang ditukangi OJK ini, hanya Kookmin yang berkomitmen menyuntikkan modal dan likuiditas tambahan. Adapun Bosowa hanya sanggup menyuntikkan Rp 193 miliar, bagian dari penawaran umum terbatas (PUT) V.

Sempat diwarnai tarik-ulur, skema penyelamatan itu akhirnya disepakati Bosowa dengan melaksanakan surat perintah OJK tertanggal 10 Juni 2020. Intinya, OJK memerintahkan Bosowa menyerahkan hak suaranya kepada tim asistensi teknis BRI dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 18 Juni 2020.

PUT V dengan skema hak memesan efek lebih dulu itu pun sukses dan efektif berlaku pada 30 Juni 2020. Kookmin Bank, yang kala itu menguasai 22 persen saham Bukopin, menyerap 2,97 miliar lembar saham baru dengan menggelontorkan dana US$ 45 juta—bagian dari komitmen senilai US$ 200 juta. Adapun Bosowa mengambil 1,09 miliar lembar saham, sesuai dengan porsi dan kemampuannya senilai Rp 193 miliar.

Transaksi tersebut membuat Kookmin menjadi pengendali baru Bukopin dengan porsi 33,90 persen. Sedangkan porsi Bosowa tetap 23,40 persen. PUT V juga memberikan tambahan modal kepada Bukopin sebesar Rp 838 miliar.

Tapi transaksi itu baru masuk fase pertama dalam proposal penyelamatan Bukopin dari Kookmin yang telah disetujui OJK. Langkah selanjutnya adalah merealisasi rencana private placement di PUT VI agar likuiditas Bukopin makin gemuk. Targetnya: Kookmin menguasai 67 persen saham. Rupanya, private placement itu membutuhkan persetujuan para pemegang saham. Untuk itulah OJK menerbitkan surat perintah tertanggal 9 Juli 2020 agar Bosowa menyerahkan kuasa suaranya kepada BRI selaku tim asistensi teknis.

Dua sumber Tempo yang mengikuti detail proses penyelamatan Bukopin mengungkapkan, Sadikin Aksa sebagai Direktur Utama Bosowa mulanya menyetujui pengalihan kuasa itu. Pada 27 Juli 2020, Sadikin mengirim foto surat kuasa kepada Rivan Achmad Purwantono, Direktur Utama Bukopin. Dalam surat, Sadikin mengajukan syarat: Kookmin harus menambah setoran ke Bukopin senilai US$ 200 juta lagi paling lambat 7 Agustus 2020.

Rivan meneruskan surat kuasa bersyarat itu kepada Kookmin. Bank yang menjadi bagian dari KB Financial Group Inc, kelompok usaha asal Korea Selatan dengan aset mencapai Rp 9.462 triliun, itu menyanggupi. Setoran awal Kookmin ke Bukopin masuk pada 28 Juli 2020 senilai US$ 100 juta. Sisanya dikirimkan pada 4 Agustus 2020.

Setelah duit Kookmin masuk, datang lagi surat dari Bosowa kepada Rivan, kali ini atas nama Rudyantho. Menyatakan diri sebagai Direktur Utama Bosowa Corporindo yang baru, Rudyantho menyebut Sadikin Aksa sudah tidak lagi menjadi direktur utama sejak 23 Juli 2020. Rapat umum pemegang saham perusahaan keluarga Aksa itu mengangkat Rudyantho sebagai penggantinya. Perubahan ini baru didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal Agustus 2020. Pada awal bulan itu pula, Rudyantho mengabarkan pergantian tersebut kepada Rivan. 

Sumber yang mengetahui surat-menyurat itu mengungkapkan, Rudyantho memang tidak eksplisit mengatakan surat kuasa Sadikin sebelumnya tidak sah. Tapi pergantian Direktur Utama Bosowa yang ditengarai backdate itu menjadi indikasi penolakan atas surat kuasa 27 Juli 2020. "Intinya, mereka menolak private placement," kata sumber tersebut. Dimintai konfirmasi mengenai hal ini, Rivan enggan menjawab. "Tanya ke penyidik Bareskrim saja. Kami menghormati proses hukum," turut Rivan lewat konferensi video, Kamis, 18 Maret 2021. 

Sadikin tidak merespons permintaan klarifikasi Tempo ketika dihubungi sejak Kamis, 18 Maret lalu. Adapun Erwin Aksa mengatakan klarifikasi akan dijawab tertulis oleh Rudyantho.

Dihubungi pada Sabtu pagi, 20 Maret lalu, Rudyantho membantah informasi bahwa dia mengirimkan surat kepada Rivan. “Saya belum bisa kasih pernyataan kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana mungkin saya membatalkan surat Sadikin? Info dari mana itu?” ucap Rudyantho. “Perasaan saya enggak pernah mengirim surat ke Rivan. Nanti kita duduk bersama-sama, supaya konkret.” Rudyantho menutup sambungan telepon, mengaku sedang berada di acara perkawinan, dan berjanji menelepon balik.

Rupanya, pada 24 Juli 2020, atau sehari setelah disebut telah digantikan Rudyantho, Sadikin masih aktif berperan sebagai Direktur Utama Bosowa Corporindo. Pada hari itu, seperti diungkap Helmy Santika saat mengumumkan status tersangka Sadikin pada 11 Maret lalu, Sadikin masih mengikuti pertemuan para pemegang saham bersama OJK. “Dan tidak menginformasikan pengunduran dirinya,” ujar Helmy.

Pengabaian perintah tertulis 9 Juli 2020 nyaris menggagalkan skenario penyelamatan Bukopin. Kala itu, likuiditas bank ternyata masih sekarat kendati Kookmin sudah menjadi pemegang saham pengendali. Bukopin pun beberapa kali dilaporkan telah kalah kliring.

Ketika proses penyelamatan itu sedang berjalan, Bukopin sudah menunggak dana tarikan nasabah Rp 9 triliun lebih. Ada belasan triliun rupiah dana simpanan lembaga milik pemerintah ikut nyangkut, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Khawatir Bukopin menjadi bank gagal dan pasien di Lembaga Penjamin Simpanan, OJK mengeluarkan senjata pamungkas: menilai kepatutan dan kelayakan Bosowa sebagai pemegang saham bank. Proses ini berujung pada keluarnya Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.02/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, yang belakangan digugat Bosowa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berbekal keputusan itu, RUPSLB Bukopin digelar sehari kemudian, di bawah penjagaan ketat kepolisian. Saham Kookmin di Bukopin melompat menjadi 67 persen. Sedangkan saham Bosowa terdilusi, tinggal 11,68 persen.

Bukopin masih hidup sampai hari ini. Tapi dua sangkutan masalah di pengadilan dan kepolisian yang berhubungan dengan konflik pemegang saham perseroan agaknya bisa menjadi batu sandungan di masa mendatang.

KHAIRUL ANAM, AISHA SHAIDRA

Catatan:

Artikel ini diperbaiki pada Ahad, 21 Maret 2021, pukul 11.28 WIB. Setelah kalimat ketiga paragraf ke-23 tertulis, “Rapat umum pemegang saham perusahaan keluarga Aksa itu mengangkat Rudyantho sebagai penggantinya.” Terdapat tambahan kalimat, “Perubahan ini baru didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal Agustus 2020....”

Sebelumnya pada paragraf ke-24 tertulis: “Atas dasar itu, kata Rudyantho, surat kuasa yang dikirim Sadikin pada 27 Juli 2020 tidak sah....”

Paragraf tersebut dihapus dan diganti dengan, “Sumber yang mengetahui surat-menyurat ini mengungkapkan...”

Terimakasih.


Reporter Khairul Anam - profile - https://majalah.tempo.co/profile/khairul-anam?khairul-anam=162444676241


OJK Bareskrim Jusuf Kalla PT Bank Bukopin Aksa Mahmud | Aksa

Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.