Ekonomi dan Bisnis 2/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Bergerak di Tengah Keraguan

Industri perbankan di Indonesia dinilai makin berkomitmen menjalankan prinsip bisnis berkelanjutan. 
Jalan panjang menuju bank hijau.

i Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) menyambut bergabungnya lima bank nasional sebagai anggota baru, yaitu CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, OCBC NISP, Maybank Indonesia, dan HSBC Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, November 2019./ Dok. WWF
Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) menyambut bergabungnya lima bank nasional sebagai anggota baru, yaitu CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, OCBC NISP, Maybank Indonesia, dan HSBC Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, November 2019./ Dok. WWF
  • Bank di Indonesia dinilai cukup memimpin dalam keuangan berkelanjutan di ASEAN. .
  • Sejumlah bank mengubah berbagai regulasi internal untuk mendukung ekonomi hijau.
  • Pembiayaan hijau justru bertumbuh di masa pandemi. .

KABAR baik diterima Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Desember, Selasa pekan lalu. Hari itu, organisasi konservasi independen terbesar di dunia, World Wide Fund for Nature (WWF), merilis laporan Sustainable Banking Assessment 2020, penilaian terhadap bank di Asia Tenggara plus Jepang dan Korea Selatan dalam mengimplementasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).  

Laporan yang ikut menyoroti delapan bank dari Indonesia—dari total 48 bank yang dinilai—itu menyebutkan industri perbankan di kawasan telah mencapai perkembangan yang signifikan dalam menerapkan LST. Tapi, yang membikin OJK bungah, perbankan Indonesia dinilai unggul pada aspek pengungkapan integrasi LST dalam strategi bisnis secara keseluruhan, juga telah memiliki program peningkatan kapasitas untuk keuangan berkelanjutan. “Apa yang kita lakukan selama ini diakui bahkan oleh dunia internasional. Ini saatnya melanjutkan dan tidak berpuas dengan pencapaian ini,” kata Kepala Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rendra Zairuddin Idris, Sabtu, 5 Desember lalu.

Apresiasi tersebut, menurut Rendra, mendorong OJK selaku regulator untuk menyiapkan ekosistem yang lebih baik bagi lembaga jasa keuangan. Dia memastikan OJK akan terus memperbaiki dan memenuhi semua indikator dalam kerangka LST agar bisa bersaing di dunia global.


Delapan bank dari Indonesia yang turut dinilai meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Muamalat, PT Bank Panin Tbk,  PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

161442188940

Penanggung jawab untuk program keuangan berkelanjutan Yayasan WWF Indonesia, Rizkiasari Yudawinata, mengungkapkan bahwa secara umum capaian delapan bank dari Indonesia cukup merata dalam hal komitmen dan inisiatif menerapkan praktik keuangan berkelanjutan. “Indonesia bukan hanya yang terbaik di tingkat Asean bahkan termasuk yang leading terkait kemajuan sustainable finance,” ujar Rizkiasari, Jumat, 4 Desember lalu.

Laporan terbaru ini memang menjadi oase bagi OJK setelah sorotan tajam mengarah ke lembaga tersebut. Peta jalan keuangan berkelanjutan tahap pertama yang mereka gulirkan di pengujung 2014 dinilai tak ampuh memaksa perbankan mengerem pembiayaan ke sektor industri yang berisiko tinggi merusak lingkungan. “Reformasi dibutuhkan untuk memaksa bank menerapkan kriteria pinjaman yang lebih ketat,” ucap Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan Indonesia Edi Sutrisno kepada Tempo, Jumat, 4 September lalu.

Di tengah keraguan para pegiat lingkungan, kalangan bankir sebenarnya bersepakat bahwa pemenuhan aspek LST sejalan dengan prudential banking principle, prinsip-prinsip pengelolaan bank yang dikembangkan perbankan untuk mencegah krisis keuangan kembali terjadi. Executive Vice President Secretariat & Corporate Communications PT Bank Central Asia Tbk Hera F. Haryn mengungkapkan, pasar BCA bahkan mulai merespons baik langkah-langkah perusahaan yang berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi hijau.

Karena itu, dia menambahkan, BCA juga menjalankan sejumlah aktivitas untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Hera mencontohkan, BCA telah meninjau kembali kebijakan dasar perkreditan bank dengan menambahkan kebijakan baru berupa larangan penyaluran kredit kepada usaha-usaha yang menimbulkan risiko terhadap aspek LST. “Dari aspek lingkungan, pemberian kredit makin memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkan,” tutur Hera, Jumat, 4 Desember lalu.

Menurut Hera, BCA juga telah memperbarui ketentuan sentralisasi pengelolaan data rekanan bank. Syarat baru itu antara lain tidak mempekerjakan anak dan pekerja paksa, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta menerbitkan pakta integritas dan deklarasi anti-fraud. “Sejumlah inisiatif melestarikan lingkungan kami lakukan juga, seperti pengembangan teknologi yang berkontribusi pada penghematan energi dan emisi, serta penghematan kertas,” ujarnya.

Direktur Utama PT BNI Royke Tumilaar bahkan hakulyakin pendekatan keuangan berkelanjutan bisa menjadi solusi masa depan. Strategi ini, kata dia, tak hanya akan meningkatkan nilai investasi bagi investor, tapi juga menciptakan kondisi kerja terbaik bagi karyawan sekaligus berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Itu sebabnya dia juga memastikan BNI terus berkomitmen terhadap bisnis keuangan yang berkelanjutan. Caranya, dia menjelaskan, bank akan mendukung ekspansi pada sektor usaha berkelanjutan. “Selain berdampak positif pada lingkungan dan sosial, dukungan pada sektor bisnis berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi ekonomi dalam jangka panjang ke depan,” ucap Royke, Sabtu, 5 Desember lalu.

Menurut dia, selama masa pandemi Covid-19, pembiayaan BNI ke sektor bisnis berkelanjutan justru meningkat. Kredit untuk sektor energi terbarukan per September 2020, misalnya, melonjak 34,4 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 3,46 triliun. Secara kumulatif, penyaluran pembiayaan dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan pada September lalu telah mencapai Rp 139,15 triliun, naik 5,0 persen dibanding tahun lalu.

Pertumbuhan serupa dialami PT Bank Mandiri. “Pembiayaan ke sektor hijau berkontribusi positif terhadap kinerja Bank Mandiri,” tutur Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha, tanpa menyebutkan detailnya.

•••

OTORITAS JASA KEUANGAN menggagas program keuangan berkelanjutan agar jasa keuangan bisa tumbuh menyediakan sumber pendanaan sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peta jalan keuangan berkelanjutan yang digulirkan pada Desember 2014 sebenarnya merupakan kelanjutan gagasan serupa ketika industri bank masih di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Saat ini peta jalan tahap kedua untuk periode 2020-2024 sedang menunggu diteken oleh Dewan Komisioner OJK. Penyusunan peta keuangan hijau ini juga menjadi bagian dari peran OJK dan industri jasa keuangan untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Agenda tersebut masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menetapkan target pengembangan energi terbarukan. Kebijakan energi nasional juga dikeluarkan pemerintah pada 2014 untuk mencapai sekitar 23 persen energi terbarukan pada 2025. Selain dalam penyusunan peta jalan keuangan berkelanjutan serta Peraturan OJK Nomor 51 2017, penerbitan dan persyaratan obligasi hijau diatur dalam Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017.

Sejak 2018, setiap tahun Indonesia menerbitkan sovereign global green sukuk dengan total US$ 2,75 miliar. Setahun berikutnya, pemerintah menerbitkan green sukuk retail pertama di dunia. Total investasinya US$ 100 juta. Nilai tersebut dialokasikan untuk membiayai transportasi berkelanjutan hemat energi, juga memitigasi bencana serta membuka akses sumber energi yang terbarukan.


“Indonesia bukan hanya yang terbaik di tingkat Asean bahkan termasuk yang leading terkait kemajuan sustainable finance.”


April tahun lalu, Aliansi Investasi Berkelanjutan Global (GSIA) merilis tinjauan investasi berkelanjutan 2018. Laporan tersebut menemukan bahwa aset investasi berkelanjutan di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru pada 2018 meningkat 34 persen sejak 2016. Nilainya mencapai US$ 30,7 triliun. Investasi berkelanjutan makin mudah diakses dengan pilihan investasi berkelanjutan tersedia melalui berbagai sarana investasi.

Sejumlah regulasi dan rancangan kebijakan pemulihan hijau dirancang pemerintah untuk mendorong transformasi perekonomian dan mewujudkan komitmen mengurangi emisi karbon. Pandemi yang menghantam dunia sejak awal tahun dinilai sejumlah pihak sebagai momentum untuk melakukan pemulihan guna mengatasi tantangan Covid-19 dan perubahan iklim.

Tak dimungkiri, menurut ekonom lingkungan dan pendiri Think Policy Society, Andhyta F. Utami, di sejumlah negara, pandemi juga dijadikan justifikasi untuk berinvestasi pada ranah yang tidak berkelanjutan sebagai upaya pemulihan ekonomi. “Pada umumnya ada yang melihat tipe sustainable memakan waktu lama,” ujar Andhyta, Senin, 30 November lalu.

Di Indonesia, pandangan pembangunan konvensional masih lebih dipercaya para pembuat kebijakan. Ini tecermin dari terbitnya sejumlah regulasi yang bertolak belakang dengan sejumlah rencana mengurangi emisi karbon itu sendiri. Persepsi publik pun menilai sejumlah peraturan memperlemah perlindungan terhadap lingkungan.

Rendra Zairuddin Idris sepakat pandemi menjadi alarm bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan di seluruh dunia belum punya daya dukung terhadap lingkungan serta pembangunan yang lebih bertanggung jawab. “Pandemi mendorong pembangunan ke depan tidak bisa lagi seperti sekarang,” ucap Rendra, Senin, 30 November lalu.

Toh, pada praktiknya, dia menilai pendanaan hijau tidak bisa serta-merta diterapkan secara penuh, terlebih dalam waktu cepat tatkala pemerintah berfokus menangani pandemi. Sejumlah sektor keuangan, kata Rendra, masih perlu menyesuaikan diri dan menghitung sederet risiko. Bagaimanapun, dia hakulyakin proses pembiayaan hijau bisa terus berjalan selama masa pandemi. “Ini masih bisa berjalan bareng, tanpa perlu dibenturkan,” tuturnya. “Dalam tahap itu, kini OJK menyiapkan ekosistemnya.”

Rizkiasari Yudawinata menilai 2021 akan menjadi tahun penting bagi lembaga jasa keuangan dalam mengambil pelajaran terpenting dari pandemi yang datang tiba-tiba. Begitu pula halnya dalam menyikapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang bahkan sudah diprediksi. “Kalau sudah memahami risiko ini, sektor jasa keuangan sudah diberi kesempatan agar bisa beradaptasi dengan baik,” kata Rizkiasari.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161442188940


keuangan berkelanjutan Outlook Ekonomi

Ekonomi dan Bisnis 2/7

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB