Akhiri Politik Dinasti
Sebanyak 124 kandidat pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 berasal dari dinasti politik. Budaya asal bapak senang mendorong aparat berat sebelah.
SECARA hukum, tak ada yang salah dengan politik dinasti. Undang-Undang Pemilihan Umum tak melarang seorang kerabat pejabat negara mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur, bupati, atau wali kota. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa larangan bagi kerabat elite politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan konstitusi.
Yang dilanggar dalam praktik politik dinasti adalah etika publik. Dengan akses terhadap kekuas
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini