Zulkifli Zaini Jadi Direktur Utama PLN - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Akhir Drama Kursi Bos PLN

Zulkifli Zaini terpilih sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara. Komunikasi Joko Widodo dan Jusuf Kalla mewarnai terpentalnya Rudiantara.

i Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini (kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, 23 Desembe 2019./ Dok. Humas PLN
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini (kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, 23 Desembe 2019./ Dok. Humas PLN
  • Kementerian BUMN menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. .
  • Rudiantara terpental setelah Presiden Joko Widodo berubah pikiran.
  • Kiprah Zulkifli terkoneksi dengan keluarga Menteri Erick. .

HARI pertama ngantor, Selasa, 24 Desember lalu, Zulkifli Zaini langsung ngegas. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu mengecek keamanan pasokan daya menjelang perayaan Natal di Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS), kantor pusat PLN, Jakarta. Sehari sebelumnya, rapat umum pemegang saham (RUPS) baru saja menetapkan Zulkifli sebagai nakhoda baru perusahaan setrum milik pemerintah itu.

Hasil pemantauan menunjukkan, secara umum, 22 sistem kelistrikan besar di seluruh Indonesia dalam kondisi aman. Pasokan daya dari pembangkit juga cukup. "Semua dipantau dari P2IS. Kami masih siaga, khususnya untuk menyambut malam pergantian tahun,” juru bicara PLN, Dwi Suryo Abdullah, menjelaskan, Kamis, 26 Desember lalu.

Sejak awal, Zulkifli menyebutkan tantangan besarnya adalah memastikan PLN mampu melaksanakan mandat utama perseroan. Salah satunya, kata dia, sesuai dengan RUPS, “Mengatasi pemadaman listrik alias security of supply.”

Pengangkatan Zulkifli sebagai direktur utama, Senin, 23 Desember lalu, menjadi jawaban sekaligus kejutan teka-teki pengisi kursi bos PLN, yang sejak awal tahun diduduki pelaksana tugas. Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini tak ada dalam daftar kandidat yang disodorkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara kepada tim penilai akhir pada medio November lalu. Hingga Jumat, 13 Desember lalu, sejumlah pejabat Istana dan kementerian masih menegaskan tim yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu menyetujui penunjukan Rudiantara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Foto: Dok. Humas PLN


***

CANGKRIMAN makin kuat tiga pekan terakhir. Rapat Umum Pemegang Saham PLN yang sedianya digelar pada Jumat, 13 Desember lalu, batal. Sebelum itu, Rudiantara santer disebut terpilih menjadi bos baru pabrik setrum negara. Dia menyisihkan dua kandidat lain, yakni pelaksana tugas Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, serta Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Ahmad Rofiq.

Jokowi, menurut beberapa pejabat yang mengetahui proses seleksi direksi PLN, semula menerima sosok Rudiantara. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 25 November lalu bahkan sempat menyatakan bahwa rencana kembalinya Rudiantara ke PLN telah dibahas dalam tim penilai akhir. Besar di industri telekomunikasi, Rudiantara memang pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008-2009.

Kala Kementerian Badan Usaha Milik Negara tengah menunggu surat dari Istana, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan justru memastikan penunjukan Rudiantara. “Saya kira Presiden menunjuk Pak Rudi sudah keputusan yang sangat tepat,” kata Luhut di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 9 Desember lalu. Enggan mendahului keputusan pemerintah, Rudiantara menanggapi santai. “Administrasi rapat umum pemegang sahamnya masih berproses,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 11 Desember lalu.

Batalnya RUPS pada 13 Desember membawa selentingan baru: Rudiantara terpental. Apalagi pada hari yang sama Rudiantara malah terbang ke luar negeri. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, di akun media sosialnya mengunggah foto pertemuannya dengan Rudiantara di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura.


Rudiantara. Tempo/Tony Hartawan


Rumor itu mulai terjawab pada Senin, 16 Desember lalu. Saat dihubungi Tempo, Rudiantara mengaku sedang berada di Beijing, Cina. Dia berencana terbang ke Amerika Serikat. “Saya tidak bisa berkomentar karena tidak berproses dengan Kementerian BUMN,” tuturnya singkat mengenai pemilihan calon Direktur Utama PLN.

Rupanya, pada saat hampir bersamaan, nama Zulkifli Zaini mulai dibahas dalam tim penilai akhir. Sejumlah pejabat BUMN menuturkan, Jokowi sebelumnya meminta nama kandidat baru. Terlemparnya Rudiantara tidak disebabkan oleh faktor personal, melainkan dipicu komunikasi antara Jokowi dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla belum lama ini.

Kepada Jokowi, menurut beberapa sumber Tempo tadi, Kalla menyanjung Rudiantara. Dia juga mempertanyakan agenda pelantikan Direktur Utama PLN yang tak kunjung tiba. Hal ini yang membuat Jokowi merasa diintervensi sehingga mengubah keputusan atas Rudiantara.

Bantahan datang dari Achmad Kalla, adik Jusuf Kalla. Dia memastikan kakaknya tidak mengusulkan ataupun mengusung kandidat tertentu sebagai Direktur Utama PLN. “Beliau menjaga diri, menjaga banget soal-soal begitu,” ucapnya, Kamis, 26 Desember lalu.

Ia mengungkapkan, Kalla bahkan baru mengetahui belakangan, setelah ramai di media, bahwa Rudiantara salah satu calon kuat. Meski begitu, Achmad tak menampik kabar kedekatan Kalla dengan Rudiantara. “Beliau bantu Pak Jusuf di Dewan Masjid. Mungkin orang menghubung-hubungkan saja,” ujarnya. Kalla dan Rudiantara selama ini memang mengisi pucuk Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Adapun keluarga Kalla, lewat sejumlah perusahaan, saat ini juga tengah gencar membangun pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi.

Anggota staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, tak bersedia menjelaskan alasan pembatalan penunjukan Rudiantara. “Ada yang tepat, ada yang lebih tepat. Jangan dipelintir,” katanya.

Dia hanya memastikan penetapan Zulkifli sebagai bos PLN merupakan usul Kementerian BUMN kepada tim penilai akhir (TPA). Anggota tim ini antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. “Diputuskan di TPA, Pak Jokowi ada,” tutur Arya.

***

Petugas melakukan pemeriksaan rutin Gardu Induk PLN Karet Baru, Jakarta.


PULUHAN tahun berkiprah di industri keuangan, Zulkifli Zaini mencapai puncak kariernya sebagai bankir dengan menduduki kursi Direktur Utama Bank Mandiri pada Juli 2010-April 2013. Sebelum itu, dia menjabat direktur teknologi dan operasional di bank tersebut.

Di kursi tertinggi bank beraset terbesar kedua di Indonesia—setelah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk—itu, Zulkifli terlibat dalam proses pembiayaan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedekatannya dengan bisnis setrum berlanjut ketika Dahlan Iskan—saat itu Menteri BUMN—menempatkan dia di jajaran komisaris PLN pada Juli 2013-April 2015.

Zulkifli kembali berkiprah di industri perbankan dengan menjadi Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia Tbk pada Maret 2015-Maret 2016. Kemudian ia ditarik ke PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai komisaris independen pada Juni 2016-November 2017. Sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung ini juga menjabat komisaris PT Bank Permata Tbk, yang baru diakuisisi Bangkok Bank asal Thailand, sejak September 2017 sampai sekarang.

Di tengah kiprah tersebut, Zulkifli juga tercatat sebagai komisaris PT Triputra Agro Persada sejak Juni 2013. Perusahaan perkebunan sawit dan karet ini bagian dari Triputra Group, kelompok bisnis milik Theodore Permadi Rachmat, yang juga mengantongi saham PT Adaro Energy Tbk bersama Garibaldi Thohir, kakak Menteri Erick.

Menanggapi adanya koneksi tersebut, Arya Sinulingga menegaskan bahwa proses seleksi Zulkifli bebas dari konflik kepentingan Menteri Erick. “Ini kan ada TPA-nya. Di TPA Pak Erick tidak sendiri, ada menteri teknis. Ada Pak Jokowi juga,” ujarnya.

Menurut Arya, Zulkifli terpilih karena besarnya kebutuhan perusahaan ke depan untuk memperkuat ekspansi bisnis transmisi dan distribusi. Untuk itu, diperlukan arus kas perusahaan yang sehat dan kuat. Pemerintah ingin PLN dipimpin ahli keuangan untuk menekan beban finansial yang ujungnya dapat menurunkan biaya listrik.

RETNO SULISTYOWATI, KHAIRUL ANAM, CAESAR AKBAR

 

2020-08-04 18:31:14

Jokowi PT PLN (Persero) Erick Thohir Jusuf Kalla BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rudiantara

Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.