Lempar Gertak Menghindari Cekak - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 3/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Lempar Gertak Menghindari Cekak

PT Freeport Indonesia berencana mengurangi produksi dan memangkas tenaga kerja. Pengolahan konsentrat di Gresik terhenti karena karyawan menuntut kenaikan gaji.

i

DUA minggu terakhir menjadi pekan yang padat buat Tri Puspital. Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia ini harus menampung keluh-kesah karyawan pratama dari beragam divisi. "Mereka mengeluhkan ancaman berkurangnya uang lembur," kata Tri lewat sambungan telepon, Kamis pekan lalu.

Hilangnya uang lembur menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan pekerja pratama alias non-staf Freeport. Apalagi, menurut karyawan bagian produksi pabrik ini, kebanyakan pekerja menggantungkan cicilan bank dari duit lembur, yang jumlahnya bisa mencapai satu kali gaji pokok. "Perusahaan memutuskan mengurangi jam kerja," kata Tri. Akibatnya, menurut Tri, teman yang punya kredit khawatir dan harus berhitung ulang menyesuaikan pendapatan.

Dari semula menerapkan pola enam hari kerja dan dua hari libur, manajemen Freeport berencana mengubah jadwal kerja menjadi 5-2 alias lima hari kerja dan dua hari libur. Durasi kerja pun menurun dari semula 13 jam menjadi 12 jam. "Berbeda-beda setiap divisi, tapi polanya begitu sehingga pemasukan duit lembur untuk karyawan pratama turun sampai separuhnya," ujarnya. Pola kerja baru ini rencananya diterapkan mulai 21 Februari.


Tri mengatakan penyesuaian jadwal kerja merupakan buntut dari tak optimalnya kegiatan operasi Freeport. Sejak 12 Januari 2017, Freeport Indonesia tak lagi bisa mengekspor konsentrat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara, Freeport harus berganti rezim izin dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) jika tetap ingin mengekspor konsentrat.

Persoalannya, sampai sekarang, perusahaan tambang yang berinduk di Arizona, Amerika Serikat, ini menolak berganti bentuk menjadi IUPK. Alasannya, syarat yang mereka ajukan mengenai kepastian investasi tidak dipenuhi. Kepastian yang dimaksudFreeportadalah rezim fiskal yang bersifat nailed down alias tetap sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya. Sebaliknya, pemerintah menginginkan rezim fiskal yang mengikuti kebijakan pemerintah (prevailing).

Selama belum bisa mengekspor, Freeport terpaksa bersiasat agar tetap efisien. Selain mengubah pola jam kerja, perusahaan tambang emas dan tembaga ini juga bakal mengurangi 40 persen produksi. Bahkan, dalam Interoffice MemorandumFreeport Indonesia, yang salinannya diperoleh Tempo, perusahaan melaporkan bahwa pabrik pengolahan mineral mentah (mill) sudah dihentikan sejak Jumat dua pekan lalu. "Karena kondisi gudang konsentrat tidak bisa menampung lagi, pabrik pengolahan untuk sementara tidak beroperasi dulu," kata Tri Puspital membenarkan.

Selama ini, dalam kondisi normal, total produksi penggilingan bijih tembaga di Freeport mencapai 200 ribu ton per hari. Dari volume tersebut, 60 persen diekspor, sedangkan 40 persen sisanya diolah di PT Smelting Gresik, Jawa Timur.

Cara lain yang juga ditempuh Freeport adalah mengurangi tenaga kerja dan beberapa aktivitas yang digarap kontraktor di tambang Grasberg, Papua. Seorang karyawan senior di Freeport mengatakan, sejak dua pekan lalu sudah ada 33 orang pekerja ekspatriat dipulangkan. Gelombang pengurangan karyawan diperkirakan berlanjut hingga 30 ribu orang karena perusahaan sudah mengumumkan rencana penghentian operasi kepada para kontraktor. "Semua karyawan subject to review dan list contingency plan-nya sudah ada, tinggal dieksekusi saat keadaan semakin buruk," ucap karyawan yang sudah bekerja belasan tahun itu.

Ditemui pada Kamis pekan lalu, juru bicara Freeport, Riza Pratama, menjawab semua pertanyaan Tempo tentang kondisi terbaru di tambang Freeport setelah pelarangan ekspor, termasuk soal pengurangan produksi dan tenaga kerja. Namun ia meminta penjelasannya tidak ditulis.

Berhentinya ekspor Freeport berpotensi menggerus setoran ke negara. Berdasarkan dokumen hasil perhitungan internal Freeport yang diperoleh Tempo, konsentrat yang tidak terjual membuat pemerintah kehilangan pendapatan dari royalti tembaga dan emas sebesar US$ 662 ribu atau sekitar Rp 8,8 miliar per hari. Dokumen tersebut mencatat, jika ekspor berhenti selama sebulan, negara bakal kehilangan pendapatan US$ 18,54 juta atau setara dengan Rp 246 miliar.

Riza menolak membenarkan dokumen ini. Dia hanya mengatakan, sejak pertengahan Januari lalu, hasil tambang olahan perusahaan tidak terjual. Selain karena ekspor belum diperpanjang, fasilitas pengolahan konsentrat milik Freeport-Mitsubishi-PT Smelting Gresik-juga tidak beroperasi karena pekerja melakukan mogok. Mitsubishi selaku operator menjanjikan smelter beroperasi kembali bulan depan. "Karena ada strike di PT Smelting dan enggak bisa ekspor, kami tidak ada pemasukan," kata Riza.

Sejak 19 Januari lalu, pabrik pemurnian konsentrat itu memang berhenti beroperasi. Namun, menurut Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Smelting Ibnu Shobir, mogok kerja itu tak ada kaitannya dengan izin ekspor konsentrat Freeport yang belum keluar, tapi karena perusahaan melanggar perjanjian tentang kenaikan gaji yang sudah disepakati. "Produksi Freeport kena dampaknya saja sehingga tidak bisa diolah di sini," ujar Ibnu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tak khawatir dengan beragam rencana Freeport memangkas produksi dan jumlah karyawan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengklaim, hingga Jumat pekan lalu, aktivitas operasi PT Freeport Indonesia berjalan normal meski penjualan konsentrat berhenti sejak 12 Januari 2017. "Pokoknya, dia masih bisa jalan. Operasionalnya masih jalan," kata Bambang saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis pekan lalu.

Pakar hukum pertambangan Universitas Tarumanagara, Jakarta, Ahmad Redi, mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan Freeport adalah lagu lama sejak 2014. Menurut dia, isu pemutusan hubungan kerja, stop produksi, dan masalah setoran ke negara selalu dimunculkan ketika ekspor dilarang. "Saya rasa itu hanya ancaman," ujar Redi, Kamis pekan lalu.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menanggapi dengan santai. Menurut Darmin, pemerintah tak akan terpengaruh oleh gertakan Freeport, yang akan mengurangi produksi dan memangkas tenaga kerja. "Ya, kalau itu bagian dari tekan-menekan, enggak usah didengarkan," kata Darmin, Rabu pekan lalu.

Ayu Primasandi | Vindry Florentin | Nur Hadi

2020-08-05 15:04:13


Ekonomi dan Bisnis 3/5

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.