Ekonomi dan Bisnis 2/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Timur Tengah Garap Migas dan Retail

REALISASI investasi dari negara Timur Tengah ke Indonesia mencapai US$ 12,2 miliar sepanjang tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan investasi tersebut berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Iran. "Itu yang sudah ditandatangani," kata Sudirman, yang juga menjadi pejabat penghubung investasi Timur Tengah, Senin lalu.

Proyek kerja sama itu di antaranya pendanaan proyek infrastruktur antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Qatar Investment Authority sebesar US$ 1 miliar serta proyek pembangkit listrik tenaga gas sebesar 2 x 250 megawatt di Sumatera Utara antara PT PLN dan Nebras asal Qatar dengan nilai US$ 350 juta. Adapun proyek terbaru adalah pasokan 80 ribu ton gas dari National Iranian Oil Company ke PT Pertamina pada 30 Mei lalu, yang mencapai US$ 60 juta.

i

REALISASI investasi dari negara Timur Tengah ke Indonesia mencapai US$ 12,2 miliar sepanjang tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan investasi tersebut berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Iran. "Itu yang sudah ditandatangani," kata Sudirman, yang juga menjadi pejabat penghubung investasi Timur Tengah, Senin lalu.

Proyek kerja sama itu di antaranya pendanaan proyek infrastruktur antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Qatar Investment Authority sebesar US$ 1 miliar serta proyek pembangkit listrik tenaga gas sebesar 2 x 250 megawatt di Sumatera Utara antara PT PLN dan Nebras asal Qatar dengan nilai US$ 350 juta. Adapun proyek terbaru adalah pasokan 80 ribu ton gas dari National Iranian Oil Company ke PT Pertamina pada 30 Mei lalu, yang mencapai US$ 60 juta.

Sudirman menambahkan, Iran juga berkomitmen memasok minyak mentah hingga 150 ribu barel per hari dengan komitmen investasi sebesar US$ 5 miliar. Investasi lain adalah pembangunan retail Lulu Hypermarket oleh Uni Emirat Arab dengan nilai US$ 300 juta yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur.


Transportasi
Lima Jalan Tol Dibuka Sementara

161895584870

KEPALA Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna menargetkan lima jalan tol dapat digunakan melayani arus mudik mulai tiga hari sebelum Lebaran (H-3), pekan depan. Kelima jalan tol tersebut adalah ruas Bawen-Salatiga, Solo-Ngawi, Kertosono-Mojokerto, Gempol-Pasuruan, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. "Masih dikejar pengerjaannya sampai last minute," katanya Senin lalu.

Tidak semua ruas akan dibuka. Jalan tol ruas Bawen-Salatiga akan dibuka sepanjang 17 kilometer, Solo-Ngawi dibuka 20 kilometer, Kertosono-Mojokerto dibuka 5 kilometer, Gempol-Pasuruan sepanjang 17 kilometer, dan Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 5 kilometer. Pengoperasian jalan tol ini hanya berlangsung hingga lima hari setelah Lebaran (H+5).

Tahun ini pemudik di Jawa bisa menggunakan jalan tol ruas Pejagan-Brebes Timur sepanjang 20 kilometer. Dengan tambahan ini, total panjang jalan tol dari Merak hingga Brebes Timur mencapai sekitar 380 kilometer.

Perpajakan
Tax Amnesty Diterapkan Setelah Lebaran

SETELAH sinyal dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty menguat, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin kebijakan ini bisa diterapkan pada Juli mendatang. "Setelah Lebaran kita mulai," kata Bambang seusai rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Pembahasan undang-undang tax amnesty diwarnai sejumlah catatan dari beberapa partai. Aturan ini akan memasuki pengesahan di sidang paripurna.

Pemerintah berharap penerapan pengampunan pajak menambah pemasukan Rp 165 triliun. Penerimaan ini sebagai tambalan akibat target pajak tahun ini yang sulit direalisasi, yaitu sebesar Rp 1.546 triliun.

Perdagangan
Senat Prancis Tolak Pajak Sawit

SENAT Prancis menolak rencana penerapan pajak progresif untuk impor sawit, pekan lalu. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi menyambut baik kabar tersebut. "Saya kira ini merupakan hasil diplomasi yang intensif kita lakukan," katanya.

Delegasi Indonesia, terdiri atas BPDP Sawit dan Kementerian Perdagangan, terbang ke Prancis untuk memprotes rencana itu pada Februari lalu. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-7 di Jepang, Mei lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus menemui Presiden Prancis Francois Hollande membahas isu sawit.

Penerapan pajak sawit itu sebelumnya tertuang dalam draf Undang-Undang Keanekaragaman Hayati. Pada tahun pertama, pajak dikenakan 300 euro per ton, lalu tahun berikutnya naik menjadi 500 euro. Setiap tahun naik 200 euro. Jika disepakati, tarif ini akan berlaku tahun depan.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161895584870



Ekonomi dan Bisnis 2/8

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.