Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Siasat Licin Honggo Wendratno

Proses penyelesaian utang Grup Tuban Petro penuh liku. Menteri Keuangan Agus Martowardojo tiba-tiba melunak. Honggo Group di atas angin.

i

Penyelesaian perjanjian restrukturisasi utang PT Tuban Petrochemical Industries dan anak perusahaannya akhirnya molor tiga pekan. Para kreditor dan pemilik perusahaan petrokimia itu setuju memperpanjang tenggat penuntasan utang dari semula 26 Juli lalu menjadi 15 Agustus mendatang.

Setidaknya ada dua kontrak yang harus dirampungkan terlebih dulu, yakni jual-beli liquefied petroleum gas (LPG) dan mogas antara Tuban Petrochemical dan PT Pertamina serta jual-beli kondensat dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). "Telah disepakati menyelesaikan kontrak terlebih dulu," kata Direktur Utama Tuban Petro Amir Sambodo, Rabu pekan lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menambahkan, Tuban Petro, Pertamina, BP Migas, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan membahas master restructuring agreement, Senin pekan ini. "Kementerian Keuangan tak terlibat pada tahap itu."


Tuban Petro adalah perusahaan induk PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PT Polytama Propindo, dan PT Petro Oxo Nusantara. Trans-Pacific, pabrik aromatik yang berlokasi di Tanjung Awar-Awar, Tuban, Jawa Timur itu sedang ngos-ngosan. Nyawanya bergantung pada pasokan kondensat dari BP Migas 40 ribu barel per hari. Itu pun hanya cukup untuk menjalankan separuh kapasitas. Padahal perusahaan itu menanggung utang hampir US$ 2 miliar (sekitar Rp 17 triliun).

161835400338

Utang utama Grup Tuban Petro kepada pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan pemilik surat utang bergaransi (multi-year bonds) senilai Rp 3,26 triliun dan mandatory convertible bonds sebesar US$ 4,19 juta yang diterbitkan oleh Tuban Petro. Honggo Wendratno, pemilik 30 persen Tuban Petro, menjamin penuh utang tersebut. Sisanya utang ke Pertamina dan BP Migas.

Utang obligasi bergaransi plus utang ke Pertamina US$ 548 juta dan BP Migas US$ 180 juta inilah yang saat ini sedang direstrukturisasi. Skema penyelesaian utang dituangkan di dalam term sheet yang diteken pada 26 Mei lalu. Delapan orang telah membubuhkan tanda tangan. Mereka adalah Direktur Utama PPA Boyke Mukijat, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Deputi Pengelola Keuangan BP Migas Wibowo Wirjawan, Deputi Menteri BUMN Irnanda Laksanawan. Ada juga Direktur Utama Tuban Petro Amir Sambodo dan Ivan Capriello yang mewakili Deutsche Bank Cabang London, serta Honggo Wendratno sebagai penjamin utang yang juga Direktur Utama TPPI.

Sebagian besar isi term sheet adalah penjabaran dari proposal Honggo kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 2 Desember 2010. Dalam suratnya, Honggo menyatakan akan mendapatkan pembiayaan perbankan US$ 600 juta. Sekitar US$ 200 juta digunakan sebagai modal kilang Tuban. Sebesar US$ 300 juta untuk membayar utang product delivery instruments dan delayed payment notes kepada Pertamina. Sisanya US$ 100 juta buat menebus obligasi yang dipegang pemerintah.

Tapi, dalam surat itu, Honggo meminta berbagai fasilitas. Di antaranya, jaminan pasokan kondensat milik pemerintah minimum 45 ribu barel per hari selama 10 tahun. Juga kontrak jangka panjang pembelian mogas atau LPG, serta izin impor LPG. Bedanya, dalam term sheet, Honggo mengklaim memperoleh pembiayaan perbankan senilai maksimal US$ 1 miliar.

l l l

SEMULA Menteri Keuangan Agus Martowardojo tergolong keras menghadapi Honggo sang pengutang. Menurut sumber Tempo, dalam pertemuan dengan para direktur jenderal di Kementerian Keuangan pada awal Desember 2010, Menteri Agus memberi waktu dua bulan kepada Honggo untuk melunasi utangnya. Bos Silakencana itu juga diminta meneken surat pernyataan bahwa tak boleh melakukan perlawanan hukum bila dalam tempo dua bulan restrukturisasi utang tak beres.

Saat itu, ujar si sumber, Agus menginginkan semua aset dilego bila TPPI dinyatakan bangkrut. Honggo tak boleh memprotes hasil valuasi aset oleh pemerintah. Pemerintah akan mengambil alih sebagian aset TPPI, Polytama Propindo, dan PT PetroOxo Nusantara. Sebagian aset TPPI lainnya akan diberikan ke Pertamina.

Dalam wawancara dengan Tempo belum lama ini, Agus mengakui beberapa kali memanggil Honggo. "Dia sudah mau bayar utang," kata Menteri. "Waktunya dua bulan. Bila tak bayar juga, Tuban Petro akan diambil alih pemerintah."

Sumber Tempo lain bercerita, dalam sebuah rapat Agus memutuskan sembilan kesepakatan pokok penyelesaian TPPI untuk menaikkan posisi tawar pemerintah. Di antaranya, BP Migas menyetop suplai kondensat, Pertamina men-default-kan (menyatakan gagal bayar utang) TPPI dan Polytama, serta pemerintah melalui PPA melakukan cross default dan menyetop izin ekspor LPG.

Keputusan lain, Agus meminta PT PLN bersinergi membatalkan kontrak pembelian bahan bakar minyak, dan menarik semua pejabat Kementerian Keuangan yang menjadi komisaris di Grup Tuban Petro. Rangkap jabatan ini untuk menghindari konflik kepentingan (lihat boks: "Rame-rame Menyangga Tuban Petro").

Pertemuan itu dihadiri antara lain Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang juga Komisaris Utama TPPI. Hadiyanto memastikan, tak ada konflik kepentingan dalam penyelesaian TPPI. "Saya memegang teguh prinsip good corporate governance," kata dia.

Nyatanya, angin berubah arah. Kementerian Keuangan malah menerima mayoritas skema restrukturisasi yang disodorkan Honggo. Kabarnya, ada aroma politis di balik kebijakan penyelamatan TPPI. Suatu hari, petinggi Partai Demokrat Marzuki Alie tiba-tiba memanggil direksi Pertamina dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar. Manajemen Pertamina "disemprot" karena dianggap tidak kooperatif membantu proses penyelesaian utang TPPI.

Marzuki membantah melakukan intervensi. Pemanggilan Menteri BUMN dan direksi Pertamina, kata dia, dalam konteks sebagai wakil rakyat. Dalam pertemuan itu, Marzuki meminta penjelasan dan klarifikasi skenario mematikan kilang Tuban. Marzuki mengklaim justru menyarankan pemerintah bersikap tegas bila Honggo wanprestasi. "Saya dengar dia (Honggo) ini licin," kata Marzuki. "Saya meminta pemerintah hati-hati." Perjanjian, ujarnya, harus dibuat jelas dan tegas supaya tidak dipermainkan.

Skema penyelamatan TPPI membuat sejumlah kreditor ketar-ketir. Sumber lainnya mengatakan Boyke Mukijat sempat menolak membubuhkan tanda tangan. PPA mengembalikan persoalan kepada Menteri Keuangan. Belakangan, Boyke bersedia memaraf setelah Agus mengeluarkan surat persetujuan penandatanganan term sheet pada 2 Mei lalu. Agus meminta PPA mengawasi pelaksanaan term sheet tersebut agar kepentingan pemerintah, PPA, Pertamina, dan BP Migas terlindungi.

Rencananya, berdasarkan term sheet, penyelesaian utang akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, akan dibentuk perusahaan induk baru bernama TradeCo sebagai wahana usaha (vehicle). Honggo akan membentuk perusahaan baru itu di luar negeri untuk mengatur pembiayaan dari perbankan global—Deutsche Bank—senilai hingga US$ 1 miliar.

Perusahaan baru ini juga akan mengambil alih utang Trans-Pacific Petrochemical kepada Pertamina dan sebagian surat utang. Tuban Petro pun akan "digusur", digantikan perusahaan induk baru (Tuban Petro SPV). Perusahaan baru ini juga akan mengambil alih 59,5 persen kepemilikan di Trans-Pacific Petrochemical.

Pinjaman baru US$ 1 miliar dari Deutsche Bank itu separuhnya merupakan pinjaman modal kerja. Dengan modal segar, diharapkan kilang Tuban bisa beroperasi dalam kapasitas penuh dan efisien. Sekitar US$ 300 juta lagi untuk menyelesaikan seluruh pokok utang product delivery instrument (PDI) dan delayed payment notes (DPN) kepada Pertamina. Sisa utang ke Pertamina akan diselesaikan dengan cara menerbitkan standby letter of credit selambat-lambatnya pada 31 Desember 2011. Utang kepada Pertamina dalam bentuk open account receivable—utang atas suplai kondensat Senipah—akan dibayar dengan produk berupa LPG selama tidak lebih dari 10 tahun. "Itu tidak fair," kata sumber Tempo.

Penyelesaian piutang Pertamina, ujar sumber ini, mestinya tidak dipisahkan antara utang berjaminan (PDI dan DPN) dan tak berjaminan (kondensat). Sebab, pinjaman tak berjaminan itu dulu diberikan lantaran Pertamina memegang utang berjaminan milik TPPI. "Kalau utang berjaminan dilepas, nanti utang tak berjaminan tidak terbayar, bagaimana?"

Penyelesaian utang TPPI tetap masih menggantung. Beberapa poin malah belum disepakati. Misalnya, volume LPG yang akan dikirimkan ke Pertamina, kemungkinan 375-400 ribu ton per tahun atau 150 persen kapasitas kilang LPG Tuban. Kontroversi pun menyeruak. Sejumlah orang yang terlibat negosiasi mempertanyakan dari mana TPPI akan memenuhi kekurangan pasokan LPG. "Kalau mereka impor, lha mending Pertamina sendiri impor langsung," kata seorang sumber. Kedua, dengan membeli LPG dari kilang Tuban, berarti Pertamina melakukan pengadaan barang tanpa tender. "Itu sama saja dengan penunjukan. Itu tidak boleh."

Salah seorang yang menolak skema ini adalah Ferederick Siahaan (bekas Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina). Ferederick menolak pembelian LPG dari TPPI tanpa tender. Ia meminta direksi dilepaskan dari risiko penunjukan langsung bila rapat umum pemegang saham Pertamina menyetujui skema restrukturisasi utang TPPI. Fere—panggilan akrab Ferederick—memilih bungkam. "No comment," ujarnya.

Hadiyanto meyakinkan, term sheet ini kredibel, memberikan manfaat bagi para kreditor dan TPPI sendiri. Tapi, anehnya, pemerintah tidak memegang dokumen komitmen apa pun dari perbankan yang akan membiayai restrukturisasi. Padahal berbagai bantuan berupa jaminan transaksi diberikan demi beroperasinya kembali kilang TPPI.

Retno Sulistyowati


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835400338



Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.