Arsip: Hutan Indonesia Habis Dibakar - Arsip - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Arsip 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Rimba Berkalang Api

Pada 1991, Bank Dunia menerbitkan laporan yang menyebutkan Indonesia menggunduli hutannya lebih dari sejuta hektare setiap tahun. Sebanyak 90 ribu lahan hutan tanaman industri di antaranya ludes dilalap api.

i 26 Oktober 1991
26 Oktober 1991
  • Hingga pertengahan tahun 1991, sebanyak 90 ribu lahan hutan tanaman industri ludes dilalap api. .
  • Lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah menyuburkan praktik ilegal yang menyebabkan hutan kian meranggas.
  • Reboisasi tak kelihatan jejaknya. .

PENAMBAHAN luas lahan konsesi perusahaan yang merangsek kawasan hutan-hutan yang dilindungi mengancam kelestarian rimba Indonesia. Selain berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati, hal tersebut merenggut cadangan karbon, juga mengancam penduduk adat yang menggantungkan hidup pada hasil hutan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan rawan terjadi pada September 2020. Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini BMKG Miming Saepudin menyebutkan potensi besar berada di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan di bagian selatan. Enam provinsi telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Tempo pada 26 Oktober 1991 menulis laporan mengenai kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sepanjang September 1991, berjudul “Apa Kabar Hutan Indonesia?”. Dalam kebakaran di Lampung saat itu saja, si jago merah melalap habis 5.400 hektare hutan tanaman industri (HTI). Di Kalimantan Tengah, wilayah HTI seluas 76 ribu hektare hangus. Sementara itu, di Sumatera Selatan dan Jambi, api melalap habis wilayah HTI seluas 7.000 hektare. Total, di sepanjang tahun tersebut ada 90 ribu hektare lahan HTI membara.


Pada masa itu, kayu lapis menjadi primadona industri Indonesia. Pada tahun itu pula Bank Dunia menerbitkan laporan yang menyebutkan Indonesia menggunduli hutannya lebih dari sejuta hektare setiap tahun. Laporan yang diterbitkan di Washington ini mendadak sontak memantik perhatian internasional. Beberapa negara, seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia, siap memberi kucuran dana untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan. Maka timbul kesan Indonesia tak serius menangani masalah ini sampai-sampai membutuhkan bantuan negara lain.

Dalam laporan itu disebutkan penjarahan hutan besar-besaran yang saling silang dengan kebakaran hutan terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Dari penelusuran Tempo, contoh paling kasatmata ada di Kalimantan Timur. Provinsi ini memasok 60 persen kebutuhan kayu untuk industri dalam negeri, sekitar 6,5 juta log setahun. Akibatnya, sepanjang tepian kanan dan kiri alur Sungai Mahakam, dari Samarinda hingga Melak, yang dapat dilihat hanya hamparan lahan gundul. Hutan di sana telah musnah.

Menteri Kehutanan Hasjrul Harahap mengatakan daerah operasi perusahaan pemegang konsesi telah mengoyak hutan hingga ke hulu Mahakam. “Pasukan bergergaji mesin sekarang lebih banyak beraksi di punggung pedalaman Kalimantan Timur,” katanya. Melihat dari jejak-jejak penebangan, banjir aktivitas merobohkan pepohonan itu dimulai sejak sepuluh tahun lalu dan seolah-olah tak ada yang kuasa membendungnya.

Saat itu, Tempo menemukan pembagian izin pakai hutan yang tidak transparan kepada perusahaan secara tak langsung mengambil andil perusakan hutan yang berujung pada kebakaran tak terkendali. Bagi-bagi izin ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan hutan. Maka pengusaha besar seperti Prajogo Pangestu, yang resmi memperoleh konsesi hanya 1,9 juta hektare, di lapangan mengelola wilayah mencapai 5 juta hektare.

Pemerintah juga kecolongan dari jual-beli izin pengelolaan hutan. Dengan cara begini, pengusaha berduit tebal bisa menguasai lahan di luar konsesinya. Menurut sumber Tempo, hanya sekitar 60 persen perusahaan pemegang izin yang benar-benar mengerjakan konsesinya. Sisanya dijualbelikan atau diberlakukan sistem bagi hasil. Para pemilik izin diberi upah sebesar US$ 8-10 dari setiap kubik kayu yang ditebang. “Itu, kan, enak, bisa ongkang-ongkang kaki tanpa pusing mikirin modal,” ujar seorang pengusaha kayu terkemuka.

Setelah dijarah habis-habisan, hutan Indonesia seolah-olah tak diberi kesempatan hidup kedua. Reboisasi yang terus-menerus digaungkan tak kelihatan hasilnya. Jika dikalkulasi sejak 1985 hingga 1991, pemerintah sudah mengumpulkan dana reboisasi sebesar US$ 460 juta. Sementara itu, nilai ekspor kayu lapis pada semester I tahun ini menghasilkan US$ 4 miliar.

Beberapa lembaga internasional dan negara menunjukkan keberpihakannya kepada lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan pinjaman terhadap negara yang memelihara lingkungannya dengan baik. Belanda, pada akhir tahun lalu, menyatakan komitmennya hanya akan mengimpor kayu dari hutan yang dijaga kelangsungan hidupnya.



Artikel lengkap terdapat dalam Tempo edisi  26 Oktober 1991. Dapatkan arsip digitalnya di:

https://majalah.tempo.co/edisi/1069/1991-10-26

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-09-25 23:47:57

Asap dan Kebakaran Hutan Pengelolaan Hutan Kebakaran Hutan

Arsip 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB