Polemik Jenderal Jadi Kepala Daerah
Rencana pemerintah menunjuk perwira tinggi atau jenderal Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI sebagai pejabat kepala daerah menuai kritik. Mereka seharusnya netral dalam politik.
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini