PENOLAKAN terhadap revisi UU TNI atau Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian RI atau UU Polri kian deras. Pada Rabu, 7 Agustus 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengadukan pemerintah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena dianggap menyalahi prosedur pembentukan undang-undang. 

“RUU TNI dan Polri tidak masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” kata perwakila