MESKI sekilas terkesan progresif, sejumlah bagian dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) perlu dicermati dengan hati-hati. Jangan sampai sebuah regulasi yang hendak memastikan pemenuhan hak maternitas ibu dan anak justru mendomestikasi peran perempuan dan hanya jadi macan ompong di lapangan.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang akan disahkan sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis,