KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo membatalkan peraturan soal liberalisasi investasi untuk industri minuman keras sebulan setelah dia sendiri menyetujui regulasi itu menyadarkan kita akan dua hal. Pertama, Jokowi tampaknya mudah sekali menyerah pada tuntutan yang membawa-bawa bendera agama, terutama Islam. Kedua, ada masalah yang sangat mendasar dalam transparansi proses pembuatan peraturan di negeri ini.

Regulasi yang kini dipersoalkan adalah Perat