DI tengah ancaman virus corona, perang minyak, perang mata uang, serta macetnya permintaan dan penyediaan barang dan jasa di dunia, rencana membuat omnibus law sebaiknya dihentikan saja. Bukan sekadar kehilangan relevansi, aturan besar ini—menggabungkan lebih dari 1.000 peraturan di 79 undang-undang pelbagai sektor dalam 11 kluster—berpotensi menabrak aturan, penuh muslihat, dan dipaksakan pembentukannya.

Banyak ahli hukum sudah bica