SUDAH saatnya semua petinggi Partai Golkar menyadari bahwa persetujuan Presiden Joko Widodo tak penting-penting amat untuk kompetisi menggapai kursi nomor satu di partai itu. Melibatkan Presiden dalam kontestasi internal partai sama saja dengan mengundang intervensi pemerintah dalam menentukan nasib dan masa depan partai beringin. Kooptasi kekuasaan semacam itu berpotensi merusak Golkar dan mencederai demokrasi.

Karena itulah langkah Ketua Umum