KEGAGALAN Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang Penyiaran sebagai hak inisiatif parlemen patut disayangkan. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini seharusnya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu, tapi diam-diam dibatalkan tanpa banyak penjelasan. Upaya mendorong dunia penyiaran segera masuk ke era digital yang lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan publik pun kandas.

Naskah revisi Undang-Undang