DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai undang-undang inisiatif Dewan pada Selasa, 5 Desember lalu. Draf peraturan itu akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta dan menabalkan Nusantara sebagai ibu kota yang baru. Namun pembahasan RUU DKJ menjadi kontroversi karena memuat pasal yang mengatur bahwa Gubernur Jakarta mendatang ditunjuk oleh presiden.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, d