Kejar Tayang Kitab Pidana

Pemerintah melobi berbagai pihak agar RKUHP segera disahkan. Pasal yang mengancam demokrasi dan hak privat dipertahankan.

Hussein Abri Dongoran

Sabtu, 23 Juli 2022

MENYAMBANGI Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, 1 Juli lalu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej bertemu dengan pimpinan dan sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam persamuhan di lantai tujuh Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, itu, ia memaparkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP.

“Kami berdiskusi soal penyempurnaan RKUHP,” uj...

Berita Lainnya