RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibutuhkan untuk memudahkan penarikan dan penanganan aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal. Namun Dewan Perwakilan Rakyat menolak RUU itu dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2021.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menilai aturan tersebut mendesak untuk disahkan. Kepada wartawan Tempo, Hussein Abri Dongoran dan Raymundus Rikang, Dian memberi penjelasan