DI hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pengkajian, Sjarifuddin Hasan mempertanyakan fungsi pokok-pokok haluan negara dalam rapat pembahasan kelanjutan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945, awal Mei lalu. Wakil Ketua MPR itu menentang gagasan seorang peserta rapat bahwa presiden tak wajib mematuhi pedoman pembangunan negara. “Untuk apa ada haluan negara dalam konstitusi kalau tidak dilaksanakan?” Sjarifuddin